Panwaslu Temukan Oknum ASN Gunakan Atribut Kampanye Paslon

oleh -2.235 views
Irwan Manik Radja.

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Pontianak menemukan adanya dugaan aparatur sipil negara (ASN) tidak netral dalam Pilgub Kalbar 2018.

“Kita kemarin (Sabtu, 14 April 2018) ada temuan satu aparatur sipil negara yang ikut kegiatan paslon gubernur di Hotel Mercure, dan ASN itu berasal dari Kabupaten Landak,” kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kota Pontianak, Irwan Manik Radja, kepada awak media di Kantor Panwaslu Kota Pontianak, Senin (16/4/2018).

Temuan yang didapat langsung oleh Panwaslu itu, saat Panwaslu mengetahui bahwa ada acara dari salah satu credit union (CU) di Hotel Mercure, yang mengundang salah satu paslon Pilgub.

“Saya menemukan langsung, karena saya ada di situ kemarin. Saya datang mengikuti kegiatan itu. Paslon itu datang diundang oleh CU. Karena itu bagian pengawasan di kota, ya saya hadir di situ,” terang Irwan.

Panwaslu Kota Pontianak telah mengantongi nama oknum ASN tersebut. Irwan menyebutkan, oknum ASN itu berinisial HO. Saat berfoto bersama paslon, yang bersangkutan menunjukkan simbol nomor urut dan menggunakan atribut kampanye.

“Menggunakan atribut dan menunjukkan simbol-simbol kampanye. Tidak ada pengakuan, cuma ada bukti foto dan segala macam,” katanya.

Menurut Irwan, ASN boleh berfoto bersama dengan paslon. Asalkan tidak menggunakan atribut atau menunjukkan simbol-simbol dari paslon tertentu.

Saat ditanya oknum ASN tersebut menunjukkan simbol nomor urut berapa, Irwan belum mau menyebutkan. “Nanti dicari sajalah ya,” ucapnya.

Ia menjelaskan, saat ini temuan Panwaslu tersebut sedang diproses.

“Sekarang lagi kita proses, kita sudah sampai pada tahap temuan dan ini lagi diproses ke bagian penindakan dan pelanggaran, nanti masuk ke tahap berikutnya,” katanya.

“Posisinya sudah dikoordinasikan ke Bawaslu Provinsi, ini tinggal menunggu dari Bawaslu Provinsi. Karena lokusnya daerah Kota Pontianak, tinggal tergantung Bawaslu Provinsi mau diarahkan ke mana,” timpal dia.

Aturan ASN dilarang masuk dalam ranah politik praktis berdasarkan Surat Edaran Menpan-RB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019.

Irwan menuturkan, bagi paslon tidak akan berdampak. Tapi bagi ASN, dapat dikenakan e sanksi apabila terbukti tidak netral.

“Karen ini ASN, pasti larinya ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Ini larinya lebih ke kode etik untuk ASN-nya. Tidak ada berdampak kepada paslon. Tidak ada sama sekali, karena ini lebih ke individu ASN-nya,” jelasnya. (qrf)