KPU Singkawang Sosialisasikan DPTb Pindah Memilih

oleh -1.789 views
Komisioner KPU Kota Singkawang berfoto bersama peserta sosialisasi.

SINGKAWANG, KILASKALBAR.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang menggelar sosialisasi pendataan daftar pemilih tambahan (DPTb) dalam Pemilu 2019 di Kampung Batu Villa & Resto, Singkawang Barat, Jumat (14/12/2018) siang.

Kegiatan ini dihadiri dari berbagai instansi yang ada di wilayah Kota Singkawang. Di antaranya pihak perbankan, Kesbangpol, dan lain sebagainya. Hadir pula Ketua Bawaslu Kota Singkawang, Zulita.

Ketua KPU Kota Singkawang, Riko, mengatakan, sosialisasi pendataan DPTb merupakan bagian dari tahapan pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT).

“Pemutakhiran daftar pemilih ini bagian dari tahapan Pemilu 2019. Pemilih DPTb ini memberikan hak kepada WNI yang sudah terdaftar dalam DPT untuk bisa memilih di TPS lain,” ujarnya saat menyampaikan sambutan.

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) nomor 32 tahun 2018 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, jadwal DPTb dimulai pada 28 Agustus 2018 sampai dengan 18 Maret 2019.

Penyusunan DPTb oleh PPS dimulai pada 28 Agustus 2018 sampai 18 Maret 2019. Rekapitulasi di tingkat PPK pada 4-9 Maret 2019.

“Rekapitulasi dan penetapan DPTb oleh KPU kabupaten/kota pada 10-12 Maret 2019. Untuk penyusunan DPTb di PPS dan KPPS, nanti di tanggal 17-18 Maret 2019,” terang Riko.

Selanjutnya, setelah direkap di tingkat KPU provinsi dan hasilnya disampaikan ke KPU RI, DPTb kemudian diumumkan. Pengumuman dilaksanakan pada 19 Maret sampai 17 April 2019.

Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Kota Singkawang, Umar Faruq, menuturkan, berdasarkan PKPU nomor 11 tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilu, DPTb adalah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu, pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.

“Kalau ada pemilih yang ingin pindah memilih, maka yang bersangkutan mengurusnya di PPS atau KPU asal pemilih. Semisal warga Bengkayang dia ingin pindah memilih di Singkawang, dia bisa mengurus kepindahannya di daerah asal, kami di KPU Singkawang akan terlebih dahulu memastikan yang bersangkutan sudah terdaftar di DPT asal, lalu kami berikan formulir model A.5-KPU, surat pemberitahuan pindah memilih,” terangnya.

Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPTb, pemilih harus menunjukkan KTP-el atau surat keterangan dan salinan bukti telah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT. Untuk mendapatkan surat pemberitahuan pindah memilih ini, bisa diurus paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara di 17 April 2019 mendatang.

“Tapi apabila yang bersangkutan tidak bisa menempuh pengurusan di daerah asal karena mungkin faktor jarak tempuh atau kesibukan yang tidak bisa ditinggal, pemilih bisa langsung datang ke KPU setempat, kalau dia asal Bengkayang tapi bekerja di Singkawang, mengurusnya bisa langsung ke KPU Singkawang,” jelas Umar.

Lebih lanjut, berkenaan dengan keadaan tertentu sehingga tidak bisa memilih di TPS asal, di antaranya bisa dikarenakan yang bersangkutan menjalankan tugas pemerintahan di tempat lain pada hari pemungutan suara. Menjalani rawat inap di rumas sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi. Menjalani rehabilitasi narkoba, menjadi tahanan di rutan atau lapas, tugas belajar, dan atau tertimpa bencana alam.

“Untuk rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, keluarga yang mendampingi dapat mendaftar dalam DPTb,” kata Umar.

Anggota KPU Kota Singkawang, Khairul Abror, menambahkan, bahwa untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 merupakan tanggungjawab semua pihak.

“Maka dari itu, setiap pihak diharapkan partisipasinya untuk mengajak masyarakat lain agar dating ke TPS untuk memberikan hak pilihnya di hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019,” ucapnya.

Lebih dari itu, kata komisioner yang membidangi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM, selain meningkatkan partisipasi, hal terpenting adalah seluruh pemilih harus berdaulat dalam menggunakan hak pilihnya

“Dalam arti tidak diintervensi oleh kekuasaan atau pihak luar, maupun money politic,” tutur Abror. (*)