Seluruh Caleg Provinsinya di Dapil Landak TMS, Hanura Konsultasi ke Bawaslu

oleh -1.526 views
Wakil Ketua DPD Partai Hanura Kalbar, Nurul Khair (kanan), usai berkonsultasi ke Bawaslu Provinsi.

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – DPD Partai Hanura Kalbar berkonsultasi ke Bawaslu Kalbar terkait daftar calegnya di tingkat provinsi dapil 5, Kabupaten Landak, yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU Provinsi.

Diketahui, KPU Kalbar menyatakan TMS lantaran didapati salah satu caleg perempuan Partai Hanura di dapil 5 yang bermasalah terkait ijazah legalisir yang tidak diikutsertakan saat penyerahan berkas. Akibatnya, caleg Hanura di dapil Landak ini dieliminir seluruhnya karena tidak memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.

“Kemarin kan kita di-TMS-kan oleh KPU sehingga mengakibatkan dapil 5 itu sudah tidak bisa, karena tidak memenuhi kuota perempuan. Nah ini ternyata hasil konsultasi ini mudah-mudahan bisa dapat dikembalikan untuk menjadi DCS, karena hanya persyaratan-persyaratan yang sesungguhnya ada masalah yang kurang jelas dalam forocopy,” ujar Nurul Khair, Wakil Ketua DPD Partai Hanura Kalbar, Senin (13/8/2018).

Khair mengungkapkan, Bawaslu akan membantu memediasi untuk menyelesaikan masalah ini.

“Dengan syarat-syarat sesuai dengan aturan yang ada di Bawaslu, yaitu keputusan Nomor 17 dan 18 tahun 2018. Masalahnya cuma di fotocopy, aslinya tidak ada masalah. Semua dapat dibuktikan dengan (ijazah) asli,” katanya.

Terkait hal itu, Anggota Bawaslu Kalbar, Hawad Sriyanto mengatakan, jika objeknya adalah berita acara ataupun SK dari KPU, maka masuk ke ranah sengketa pemilu.

“Karena itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa itu sudah masuk ke ranah proses sengketa. Jadi bukan penanganan pelanggaran, tapi sengketa proses pemilu,” katanya.

Ia menjelaskan, dalam penyelesaian ini, Bawaslu dapat melalukan sidang terkait ajudikasi atau mediasi.

“Nah itu kita lihat prosesnya. Yang jelas setelah ditetapkan oleh KPU berita acara, kalau kita lihat itukan ditetapkan tanggal 10 (Agustus), maka diberikan waktu tiga hari kerja untuk melakukan permohonan ke Bawaslu untuk penyelesaian sengketanya,” ucapnya.

“Dan kemudian ada tiga hari lagi untuk perbaikan dokumen-dokumen syarat untuk persidangan baik itu mediasi maupun ajudikasi,” kata Hawad.

Melihat permohonan DPD Partai Hanura Kalbar, Bawaslu menilai kategori mediasi. Dalam UU Pemilu, terang Hawad, sengketa dikedepankan mediasi.

“Jika mediasi tidak ada kesepakatan, maka langsung dilakukan ajudikasi,” ujarnya.

Hukum acara untuk sengketa beracara di pemilu ini berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018.

“Sehingga dalam hukum acara itukan ada mengenal syarat formil dan syarat materil. Kalau kita lihat syarat formilnya sedang mereka (Hanura) penuhi, dan kita tunggu besok mereka melakukan pelaporan pemohon. Dan kemudian ada waktu tiga hari kerja untuk melengkapi dokumen-dokumen permohonan,” tutur Hawad. (qrf)