Hari Terakhir Pendaftaran Calon Anggota DPD RI, Ramdan: Sampai Siang Ini Ada 15 Orang

oleh -1.506 views
Ketua KPU Provinsi Kalbar, Ramdan.

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Hingga pukul 11.30 WIB, Rabu (11/7/2018), bakal calon (bacalon) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan (dapil) Kalbar yang telah menyerahkan berkas pendaftaran sebagai calon anggota DPD ke KPU Kalbar sebanyak 15 orang.

“Sampai siang ini ada 15 orang yang telah menyerahkan, mendaftar,” ujar Ketua KPU Kalbar, Ramdan, kepada awak media di Kantor KPU Kalbar, Jalan Subarkah No 1, Pontianak, Rabu (11/7/2018).

KPU Kalbar membuka pendaftaran bacalon anggota DPD RI dari tangal 9-11 Juli 2018. Hari ini adalah terakhir masa pendaftaran. Untuk jumlah yang mendaftar secara keseluruhan, Ramdan mengatakan pihaknya masih menunggu hingga pukul 24.00 WIB.

“Siang ini, yang mendaftar ada tiga orang tadi,” ucapnya.

Ramdan menuturkan, proses selanjutnya KPU akan melakukan verifikasi administrasi syarat calon anggota DPD. Verifikasi ini dilaksanakan pada 12-18 Juli.

Lebih lanjut Ramdan menjelaskan, usai verifikasi, KPU akan mengumumkan hasilnya kepada setiap bacalon. Setelah itu, setiap bacalon diberikan waktu untuk melakukan perbaikan apabila syarat administrasi maupun jumlah minimal dukungan berupa E-KTP itu kurang. Bacalon wajib menyerahkan syarat dukungan minimal 2 ribu E-KTP.

“Setelah kita melakukan verifikasi administrasi syarat calon tadi, nanti kita beritahukan hasil verifikasi tanggal 19 sampai tanggal 20 Juli. Baru masuk proses perbaikan syarat calon, syarat dukungan ya. Itu tanggal 21 sampai 24 Juli, juga penyerahan perbaikan syarat calon. Jadi penyerahan perbaikan syarat calon dan perbaikan syarat dukungan yang kurang dari 2 ribu itu dilakukan di tanggal yang sama, tanggal 21 sampai tanggal 24 Juli,” katanya.

Proses pendaftaran syarat calon anggota DPD RI pada Pemilu 2019, tidak jauh berbeda denga pemilu sebelumnya. Untuk pemilu kali ini, kata Ramdan, yang membedakan, yakni setiap bacalon diwajibkan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

“Bahwa bacalon DPD-nya itu sudah melaporkan harta kekayaannya di LHKPN di KPK. Ini hal yang baru. Ini ada di PKPU, ini dalam rangka transparansi,” tuturnya. (qrf)