Camkan, Caleg Bekas Terpidana Korupsi Dicoret KPU Sekalipun Sudah Terpilih

oleh -1.661 views
Ketua KPU Provinsi Kalbar, Ramdan.

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Pengundangan Tertanggal 3 Juli 2018, melarang partai mengajukan calon legislatif (caleg)-nya dari kalangan eks terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Peraturan ini mendapat tanggapan yang pro-kontra dari berbagai pihak. Dari mereka yang kontra, salah satu alasannya adalah masalah hak asasi sebagai warga negara yang berhak untuk mencalonkan diri atau dipilih dalam pemilihan.

Berkenaan hal tersebut, Ketua KPU Kalbar, Ramdan mengatakan, PKPU ini sudah sangat jelas bahwa dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka yang dilakukan partai politik (parpol), parpol tidak menyertakan mantan terpidana tersebut.

“Regulasi ini mengatur, ditegaskan kepada partai politik dalam hal mengajukan bakal calon legislatifnya itu, kemudian sebelum mereka mengajukan, mereka melakukan seleksi terbuka, maka tidak menyertakan itu tadi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadal anak, dan korupsi,” ujarnya kepada awak media di Kantor KPU Kalbar, Pontianak, Rabu (11/7/2018).

Untuk memastikan hal itu, Ramdan menuturkan, nantinya pada saat parpol mendaftarkan daftar nama-nama calegnya, pimpinan parpol terkait diwajibkan mengisi Formulir Model B.3.

“Yaitu pakta integritas. Jadi terkait dengan pakta integritas ini ditandatangani oleh pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan Formulir B.3,” katanya.

Dalam Formulir Model B.3, pakta integritas ini berisikan, pertama dalam proses seleksi bacaleg bahwa kami (parpol) menjamin seluruh bacalon anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Pemilu 2019 yang diajukan kepada KPU, KPU Provinsi ataupun Kabupaten/Kota, memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme, atau melakukan pelanggaran hukum.

Selanjutnya, nama-nama bacalon anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota yang tercantum dalam Formulir Model B.1 bukan merupakan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan atau korupsi.

“Artinya itu tadi, proses seleksi terbuka itu memang tidak menyertakan tiga tadi. Maka itu dikuatkanlah dengan pengisian formulir pakta integritas,” kata Ramdan.

Jika bacalon anggota legislatif yang telah diajukan oleh parpol namun belakangan diketahui sebagai mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual dan atau korupsi, maka berdasarkan pakta integritas, calon legislatif tersebut walaupun nantinya terpilih, akan dibatalkan.

“Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan, di sini (kata) kami maksudnya partai ya, dalam pakta integritas ini yaitu terdapat bakal calon yang diajukan atau bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DCS), calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT) atau calon terpilih yang berstatus sebagai mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan atau korupsi, maka, maksudnya parpol di sini, bersedia dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan bakal calon yang diajukan di DCS, DCT atau calon terpilih di daerah yang bersangkutan. Ditandatangi ketua partai bersama sekretaris,” tutur Ramdan. (qrf)