Penjabat Gubernur Kalbar Tanggapi Bola Panas Isu Pemekaran Wilayah di Pilkada

oleh
Penjabat Gubernur Kalbar, Dodi Riyadmadji

 PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Dodi Riyadmadji angkat bicara menyikapi munculnya isu pemekaran Kapuas Raya dalam salah satu sesi debat publik antar pasangan calon yang digelar KPU Sabtu (7/4/2018) yang lalu.

Dalam persoalan debat antar kandidat paslon tersebut, sebut Dodi, muncul pertanyaan yang menurutnya sepotong-sepotong.

Sehingga tidak begitu jelas dengan konsepsinya, termasuk pembentukan daerah otonomi baru.

Menyikapi hal itu, Dodi berkeyakinan harus memberikan penjelasan panjang lebar berkaitan dengan apa yang terjadi di Kalbar dan bagaimana yang terjadi di daerah.

“Pembentukan daerah otonom baru sangat berbeda kaitan pengaturannya antara UU lama dan UU baru,” kata Dodi dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (10/4/2018).

Didalam Undang-undang yang lama dengan peraturan pemerintah, sampai pada mengatur terkait bagaimana membentuk daerah otonom baru itu dibuat sedemikian pesat.

“Kalau memang kita perhatikan, saya lihat proses pemekaran daerah otonom. Saya selalu menyaksikan bagaimana riuhnya politik tim sukses dan birokrat berebut seakan-akan dia yang berjasa membentuk daerah otonom,” ujar Dodi.

Dalam rangka untuk pembentukan daerah otonom itu, setting yang diatur oleh pemerintah itu berbeda dengan dengan aturan yang di setting oleh UU lama.

Karena pembentukan daerah otonom yang baru sudah dari sejak jaman orde baru, sedangkan di jaman reformasi saat ini sarat akan kepentingan politik.

“Penetapan daerah terkait persiapan daerah didahulukan jika ingin membentuk Provinsi Kapuas raya, sehingga harus dibentuk dulu daerah persiapan,” kata Dodi.

Kemudian, sambungnya, selama tiga tahun akan dilakukan evaluasi. Setelah evaluasi, baru akan terlihat apakah memenuhi persyaratan atau tidak.

“Jika tidak memenuhi persyaratan, maka tidak dibuatkan. Inilah bedanya UU baru dan lama,” ujar Dodi.

Persoalan lainnya adalah, dalam proses pembentukan daerah otonom baru,  menyisakan banyak sekali calon-calon daerah otonom baru lainnya.

Siapapun Gubernur yang baru nantinya tidak bisa menetapkan daerah otonom baru sebelum ada prosedur untuk membentuk daerah persiapan otonom baru.

“Didalam UU baru itu persoalan demografis dalam jumlah penduduk daerah persiapan itu, itu ada aturan ketentuan yang mengatur terkait dengan sebuah provinsi, kabupaten, kota itu seperti itu,” kata Dodi.

“Cakupan wilayah pemekaran provinsi itu,  minimal ada lima kabupaten/kota,” tambahnya.

Banya saja, jika pemerintah itu melihat cakupan wilayahnya di ujung perbatasan maka pemerintah pusat dapat secara inisiatif melakukan pembentukan tanpa mempertimbangkan jumlah penduduk.

Karena daerah di perbatasan mendapatkan otonom baru secara khusus.

Sebagaimana diketahui, penetapan pemekaran Provinsi Kapuas Raya yang telah diajukan oleh Provinsi Kalimantan Barat ke Pemerintah Pusat, hingga saat ini masih menjadi bola panas.

Terlebih pada masa menjelang kontestasi Pilkada Kalbar pada 27 Juni 2018 yang akan datang.

Pasangan calon baik itu nomor urut 1 dan 3 dalam visi misi mereka saat debat kandidat, sedikit menyoal terkait kasus pemekaran yang hingga saat ini masih mandeg dan belum dapat diselesaikan oleh Pemprov  terkait mendirikan Provinsi baru di Kalbar itu.(Noy)

Baca Juga :Saling Serang, Ria Norsan Sebut Milton Gagal Wujudkan Pemekaran Kapuas Raya