KPU Singkawang Sosialisasi Pindah Memilih ke Peserta Pemilu

oleh -1.200 views
Kegiatan sosialisasi pindah memilih dalam Pemilu 2019.

SINGKAWANG, KILASKALBAR.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang menggelar sosialisasi pindah memilih dalam Pemilu 2019 kepada peserta pemilu yang terdiri dari pengurus parpol, tim sukses capres-cawapres, LO calon anggota DPD RI, dan Relawan Demokrasi (Relasi), Senin (11/2/2019) pagi.

Kegiatan yang dilaksanakan di Kampung Batu Villa & Resto Singkawang Barat ini, bertujuan agar multipihak dapat memahami dalam pengurusan pindah memilih bagi pemilih yang tidak bisa menggunakan hak memilihnya di TPS asal pada saat hari pencoblosan 17 April mendatang.

“Sehingga nantinya, hasil dari sosialisasi ini bisa disampaikan oleh peserta sosialisasi apabila ada warga yang ingin tahu tata cara pindah memilih bertanya kepada yang bersangkutan. Tentu saja ini adalah peran kita bersama dalam melindungi hak memilih warga di manapun ia berada,” ujar Ketua KPU Kota Singkawang, Riko.

Berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 348 ayat (1), pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS, salah satunya pemilik KTP-el yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan (DPTb).

Kata Riko, pemilih DPTb ini kategorinya apabila ia dalam kondisi atau keadaan tertentu tidak bisa memilih di TPS asal sehingga harus menggunakan hak memilihnya di TPS lain. Namun untuk bisa pindah memilih, ia harus terdaftar di dalam daftar pemilih tetap (DPT).

“Sesuai dengan PKPU nomor 37 tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU 11/2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri, daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain,” terangnya.

“Alasan pindah memilih, karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara; menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi; penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi; menjalani rehabilitasi narkoba; menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan; tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi; pindah domisili; tertimpa bencana alam; dan/atau bekerja di luar domisilinya,” timpal Riko menyebutkan sembilan alasan untuk pindah memilih.

Anggota KPU Kota Singkawang Divisi Data dan Informasi, Umar Faruq menambahkan, bagi warga luar yang pada hari pencoblosan berada di Singkawang bisa mengurus pindah memilih langsung ke Kantor KPU Kota Singkawang di Jalan Dr. Sutomo, Pasiran.

“Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur yakni mengurus di KPU atau PPS asalnya, pemilih dapat melapor ke KPU kabupaten/kota tujuan untuk mendapatkan formulir model A.5-KPU dengan menunjukkan KTP-el atau surat keterangan,” ujarnya.

Dalam hal melapor ke KPU kabupaten/kota tujuan, Umar menjelaskan, secara nasional paling lambat 30 hari sebelum pemungutan.

“Namun untuk pendataan yang selanjutnya akan dilakukan rekap dan penetapan, pengurusan DPTb ini paling lambat H-60 sebelum hari pemungutan suara. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan penyediaan kebutuhan logistik pemungutan suara,” katanya.

“Dalam hal setelah H-60 masih terdapat pemilih kategori DPTb, maka dapat dilakukan proses rekapitulasi DPTb sampai dengan H-30 sebelum hari pemungutan suara,” jelas Umar.

Berdasarkan PKPU nomor 37 tahun 2018 pasal 36 ayat (4), pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat menggunakan haknya untuk memilih calon anggota DPR apabila pindah memilih ke daerah kabupaten/kota lain dalam satu daerah provinsi dan di dapilnya; calon anggota DPD apabila pindah memilih ke daerah kabupaten/kota lain dalam satu daerah provinsi; pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden apabila pindah memilih ke daerah provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara; calon anggota DPRD Provinsi apabila pindah memilih ke daerah kabupaten/kota lain dalam satu daerah provinsi dan di dapilnya; dan/atau calon anggota DPRD Kabupaten/Kota apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu daerah kabupaten/kota dan di dapilnya. (*)