KPK Ajak Publik Selektif Memilih Kepala Daerah

oleh -1.708 views
Spesialis Pendaftaran dan Pemeriksaan Direktorat PPLHKPN KPK, Adi Prasetyo.

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak masyarakat di daerah yang akan menggelar Pilkada serentak 2018, untuk selektif dalam memilih calon kepala daerah.

Ajakan itu disampaikan pada kegiatan sosialisasi komunitas pemilih berintegritas se-Kalbar, yang diadakan KPK dengan melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalbar dan sejumlah civil society organization (CSO) di Aula KPU Provinsi, Pontianak, Senin (7/5/2018).

“Kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka dalam memilih nanti bisa lebih hati-hati bisa lebih selektif, sehingga nantinya diharapkan pimpinan atau kepala daerah yang terpilih nanti adalah benar-benar pimpinan yang bisa pro kepada rakyat,” ujar Spesialis Pendaftaran dan Pemeriksaan Direktorat PPLHKPN KPK, Adi Prasetyo, usai sosialisasi.

Menurut dia, selektif dalam memilih calon pemimpin, supaya kedepan kepala daerah terpilih benar-benar orang yang peka terhadap setiap kepentingan rakyat.

“Mendengarkan apa yang menjadi aspirasi para pemilihnya, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil nantinya adalah untuk kebaikan kepentingan masyarakat Kalimantan Barat itu sendiri,” katanya.

Dalam sosialisasi, Adi menyebutkan, salah satu instrumen untuk mengukur calon kepala daerah, yakni Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dari laporan itu, masyarakat bisa melihat kejujuran dan integritas calon kepala daerah yang telah melaporkan LHKPN-nya.

“Dengan dia (red, calon kepala daerah) melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya, sebagai tanda bahwa dia adalah orang-orang yang jujur, gitu,” terangnya.

“Kita bisa lihat apakah harta-harta yang disampaikan di LHKPN ini sudah semua harta yang dia laporkan. Atau dengan kata lain, semua harta-harta yang dia laporkan adalah sudah semua yang dia miliki, gitu. Sehingga tidak ada yang disembunyikan dari masyarakat,” jelas Adi.

Ia melanjutkan, calon kepala daerah dengan harta kekayaan terbanyak bahkan paling sedikit, tidak bisa menjadi tolok ukur kandidat itu dapat dikatakan jujur.

“Yang ingin kita tonjolkan, prinsipnya adalah integritas. Apakah si calon kepala daerah ini memiliki integritas atau kejujuran. Kalau misalkan dalam pelaporan LHKPN ini sudah nggak jujur, bagaimana nanti kedepannya gitu,” kata dia.

“Yang sudah melaporkan saja belum tentu ada jaminan bahwa kedepannya dia akan amanah, akan jujur. Apalagi kalau dia di awal-awal sudah tidak jujur, tidak melaporkan apa yang dia miliki sebenarnya, ada yang disembunyikan. Nah, itu pasti kemungkinan (tidak berintegritas) akan lebih besar lagi,” pungkasnya. (qrf)