Mahasiswa Sambas Buka Posko Pindah Memilih di Yogyakarta

oleh -1.286 views
Ketua Umum Ikmas, Zulhendra (kiri), bersama pihak KPU Kota Yogyakarta.

YOGYAKARTA, KILASKALBAR.com – Ikatan Keluarga Mahasiswa Sambas (Ikmas) Yogyakarta, akan membuka posko pindah memilih dalam Pemilu 2019 bagi warga Sambas yang ada di Yogyakarta.

Dalam rencana tersebut, Ikmas telah berkomunikasi dengan pihak KPU Kota Yogyakarta, terkait mekanisme pindah memilih.

Ketua Umum Ikmas, Zulhendra mengatakan, mekanisme pindah memilih ini penting diketahui bagi warga yang notabene banyak berstatus pelajar, mahasiswa maupun mereka yang bekerja di Kota Yogyakarta. Dengan komunikasi yang sudah terjalin bersama pihak KPU, Ikmas akan membantu khususnya bagi warga Sambas yang ada di Yogyakarta untuk mengurus pindah memilih jika di tanggal 17 April masih berada di kota berjuluk “Kota Pelajar” tersebut.

“Kepada seluruh warga Sambas yang berdomisili di Yogyakarta agar segera mendatangi Kantor Kelurahan/Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan syarat pemilih harus sudah terdaftar di tempat asal. Kemudian datang ke Kantor Kelurahan atau PPS dengan membawa KTP-el serta nomor KK masing-masing. Jika masih bingung, datang ke posko kami di Sekretariat Ikmas di Asrama Sultan M Tsafie’udin Yogyakarta Jalan Garuda Gang Beo Nomor 328. Ini dilakukan selambat-lambatnya 17 Februari 2018,” ujarnya, Selasa (5/2/12019).

Zulhendra mengungkapkan, dari data yang telag dihimpun, warga Sambas kebanyakan mahasiswa di Yogyakarta baik yang sedang melakukan studi maupun bekerja yang tinggal di kos, kontrakan, maupun asrama, masih banyak yang tidak paham mekanismme pindah memilih dalam Pemilu 2019 ini.

“Dan masih banyak dari mereka yang optimis mempertahankan hak suaranya. Kami dari pengurus Ikmas berinsiatif membuka posko untuk membantu mengurus pindah memilih,” tuturnya.

Ardy Sanjaya selaku Dewan Kehormatan Ikmas Yogyakarta, mengapresiasi Pengurus Ikmas yang mengambil peran dalam Pemilu 2019. Selain bersosialisasi menjaga hak pilih dan untuk memastikan tidak kehilangan hak suara pada saat waktu pencoblosan.

“Mahasiswa sebagai kaum intelektual menggunakan hak pilihnya jangan sampai golput, dan juga harus menjaga diri dari politik uang dan politisasi SARA,” katanya.

Meski begitu, pindah memilih bukan tanpa konsekuensi. Sebab bagi mereka yang pindah memilih tidak akan mendapatkan jumlah surat suara yang sama dengan tempat tinggal asal.

“Kalau pindahnya sudah beda provinsi seperti warga Sambas di Yogyakarta, tentu hanya mendapat surat suara Presiden-Wakil Presiden, tidak bisa memilih DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD karena sudah berbeda dapil,” tutup Andry. (*)