Tak Masuk DPT, 21.161 Pemilih Masih Bisa Menggunakan Hak Pilihnya

oleh -806 views
Ketua KPU Provinsi Kalbar Umi Rifdiyawaty.

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalbar, menerima perwakilan masyarakat dan pemuda perbatasan dan pedalaman untuk berdialog mengenai tuntutan masyarakat terkait hak pilih, di Kantor KPU Provinsi, Pontianak, Kamis (3/5/2018).

Masyarakat, pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Suara Perbatasan dan Pedalaman Indonesia untuk Demokrasi (Asppirasi) ini, menggelar aksi menuntut agar penyelenggara Pemilu dapat memberikan hak mereka untuk memilih pada Pilkada serentak 2018, di mana saat ini masih ada masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih tetap.

Ketua KPU Provinsi Kalbar Umi Rifdiyawaty menjelakan, bahwa KPU sudah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar tahun 2018 sejumlah 3.436.127 pemilih.

Baca juga: Masyarakat Perbatasan dan Pedalaman Kalbat Tuntut Hak Pilihnya Diberikan

“Untuk dapat didata sebagai pemilih, harus memenuhi syarat antara lain berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin, tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, memiliki KTP Elektronik,” ujarnya kepada awak media, Kamis (3/5/2018).

Ia menerangkan, dalam hal belum memiliki KTP Elektronik, dapat memakai surat keterangan (Suket) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan tidak sedang berstatus sebagai TNI/Polri.

Terkait pemilih yang berpotensi tidak memiliki KTP El/Suket, Umi mengatakan, semula KPU Provinsi mencatat sebanyak 244.609 pemilih potensial non KTP El/Suket. Namun setelah dikoordinasikan, data tersebut menjadi tinggal 21.161 yang tersebar di 13 kabupaten/kota.

“21.161 pemilih ini tidak bisa dimasukkan ke dalam DPT, karena berdasarkan hasil koordinasi KPU kabupaten/kota dengan Disdukcapil bahwa 21.161 pemilih tersebut tidak ada dalam data base kependudukan,” jelasnya.

Namun, lanjut dia, 21.161 pemilih ini masih bisa menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.

“Jika mereka melakukan perekaman diri untuk mendapatkan KTP El atau Suket dan menggunakan hak pilihnya satu jam sebelum pemungutan suara berakhir. Sepanjang mereka merekamkan diri atau direkam untuk mendapatkan KTP El atau Suket,” terang dia.

Umi mengungkapkan, perosalan yang disampaikan Asppirasi merupakan masalah nasional bukan hanya di Kalbar.

“Tapi se-Indonesia menghadapi persoalan ini seperti yang pernah dirilis oleh KPU RI bahwa ada sekitar 800 ribuan pemilih yang terancam hak pilihnya karena diduga tidak memiliki KTP El/Suket,” ujarnya.

KPU Provinsi juga berharap agar 21.161 pemilih tersebut dapat dilindungi hak pilihnya pada hari pemungutan suara kelak pada 27 Juni 2018.

Sementara itu, berkenaan dengan lembaga penyiaran debat, sebagaimana diatur dalam PKPU tentang Kampanye, Surat KPU RI dan Surat KPI, menyebutkan agar dalam penayangan iklan kampanye dan penyiaran debat, KPU mengutamakan TV lokal.

“Mekanisme pengadaan lembaga penyiaran debat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar dilakukan oleh pejabat pengadaan KPU Provinsi melalui lelang agensi yang dilakukan secara terbuka melalui LPSE KPU,” jelasnya.

Debat publik Pilgub Kalbar dilakukan sebanyak tiga kali. Debat pertama, telah disiarkan di Ruai TV.

“Debat kedua di PONTV, dan debat ketiga di TVRI Nasional,” kata Umi. (qrf)