Milton Tetap Berkeyakinan Kapuas Raya Bisa Dimekarkan

oleh

Milton bersama warga di salah satu warung di lintas Melawi-Sintang Kota.

MELAWI, KILASKALBAR.com Getol menyuarakan pemekaran Kalbar menjadi Provinsi Kapuas Raya (PKR), calon gubernur (cagub) Kalbar nomor urut 1, Milton Crosby, merasa dirinya ‘diserang’ dengan berbagai komentar miring dari pihak tertentu.

“Saya perlu meluruskan berita yang agak membuat masyarakat ragu berkaitan dengan pemekaran,” ujarnya saat berdialog santai bersama warga di salah satu warung kopi di lintas Melai-Sintang Kota, Senin (2/4/2018).

Pemekaran atau daerah otonomi baru (DOB) telah diatur di dalam Undang-undang Otonomi Daerah. Milton menjelaskan, dalam perjalanannya, terjadi moratorium sehingga ada jeda untuk tidak membuat daerah otonomi baru.

Namun, sambung dia, karena moratorium bukan undang-undang, maka tidak bisa membatalkan apa yang telah menjadi Amanat Presiden (Ampres), ada 87 DOB. Bahkan di masa moratorium, bukan tidak mungkin pemekaran itu dilakukan.

“Mereka dalam situasi moratorium pun terbentuk. Salah satu yang dibentuk dalam moratorium yang sedang berjalan adalah Kalimantan Utara (Kaltara),” kata dia.

Cagub yang berpasangan dengan Boyman Harun ini membeberkan alasan PKR belum bisa terbentuk sebagaimana Kaltara.

“Sedangkan Kapuas Raya belum terwujud karena memang ada ketidaksinkronisasi atau pemerintah provinsi kurang begitu respon untuk terwujud Kapuas Raya ini,” ungkapnya.

“Padahal, kita sudah diberikan kesempatan yang sama. Jadi, moratorium bukan hal yang mutlak harus kita turuti. Kalau kita mengikuti semua, batal semua. Karena kebutuhan rakyat di bawah itu adalah kesejahteraan yang berkeadilan,” pungkas Milton. (qrf)