Bakal Calon Anggota DPD RI Dapil Kalbar Menyisakan 26 Nama

oleh -2.266 views
Ketua KPU Provinsi Kalbar Umi Rifdiyawaty.

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Dari 27 nama yang sebelumnya telah diumumkan, KPU Provinsi Kalbar kembali mengumumkan bahwa bakal calon anggota dewan perwakilan daerah (DP) RI dapil Kalbar yang dinyatakan dokumennya lengkap saat penyerahan dokumen dukungan sebanyak 26 orang.

Ketua KPU Provinsi Kalbar Umi Rifdiyawaty mengatakan, dari 27 menjadi 26 nama ini, lantaran satu bakal calon pada saat penyerahan syarat dokumen dukungan tidak lengkap hingga batas akhir waktu penyerahan.

“Ada satu bakal calon atas nama Boniefasia Rosmiyati, saat menyerahkan dokumen dukungan itu sekitar pukul 24.00 WIB tanggal 26 April, yang bersangkutan hanya membawa satu rangkap dokumen asli, dan itu masih belum tertata rapi,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kantor KPU Provinsi, Pontianak, Rabu (2/5/2018).

Ia menjelaskan, sebelum memutuskan bakal calon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat, pihaknya terlebih dulu berkonsultasi ke KPU RI.

“Karena sesungguhnya (yang bersangkutan) harus membawa tiga rangka (dokumen dukungan), satu rangkap asli, dua rangkap fotocopy. Nah, arahan dari KPU Pusat, ya sudah boleh dihitung,” katanya.

Baca juga: KPU Provinsi Terima Dokumen 27 Bakal Calon Anggota DPD RI Dapil Kalbar, Ini Nama-Namanya

“Kami hitung dan arahan dari KPU RI juga, dapat diberi kesempatan untuk menyusun tapi dan menggandakan, kemudian menyerahkan kembali kepada KPU Provinsi. Nah, untuk itu yang bersangkutan sudah kami berikan kesempatan untuk merapikan dukungannya dan melakukan penggandaan. Sampai batas akhir deadline yang kami berikan, yang bersangkutan tidak dapat mengembalikan dokumen asli dan dua rangka fotocopy,” terangnya Umi.

Untuk saat ini, KPU Provinsi hanya melakukan penelitian administrasi terhadap berkas 26 bakal calon anggota DPD RI dapil Kalbar.

“Sesuai tahapan KPU kan, penelitian administrasi dimulai tanggal 27 April sampai tanggal 10 Mei 2018. Tapi dalam penelitian administrasi ini ada proses klarifikasi, dalam hal misalnya data dukungan itu terkait pekerjaan PNS, TNI, Polri, atau penyelundupan Pemilu, perangkat desa, kemudian belum berumur 17 tahun tanpa ada penjelasan status pernikahan. Nah, maka ini dilakukan klarifikasi oleh KPU kabupaten/kota,” paparnya.

Setelah dilakukan verifikasi administrasi, pada 11 Mei 2018 KPU Provinsi akan menyusun berita acara hasil verifikasi. “Kemudian nanti disampaikan kepada bakal calon,” kata Umi.

Setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi, sambung Umi, maka selanjutnya tahapan memasuki verifikasi faktual.

“Verifikasi faktual kalau sudah dinyatakan memenuhi syarat administrasi, memenuhi jumlah minimal sekurang-kurangnya 2.000 (dukungan) dan tersebar di tujuh kabupaten/kota, maka dia nanti lanjut ke verifikasi faktual. Tapi berdasarkan rekap nanti setelah tanggal 10 Mei, ternyata kurang dari 2.000 dan sebarannya kurang dari tujuh kabupaten/kota, maka diberi kesempatan melakukan perbaikan,” terang dia. (qrf)