PMII Dukung 100 Hari Norsan, Dorong Kebijakan Lebih Pro Rakyat
KILASKALBAR – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalimantan Barat menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Gubernur Ria Norsan dalam merealisasikan program 100 hari kerja.
Namun, apresiasi itu dibarengi dengan dorongan agar kebijakan pembangunan lebih inklusif dan berpihak pada masyarakat kecil.
Dalam audiensi bersama Gubernur Kalbar di Ruang Praja 1, Kantor Gubernur, Senin, 2 Juni 2025, Ketua PKC PMII Kalbar, Sukron, menyampaikan bahwa capaian awal pemerintahan Norsan patut diapresiasi.
Beberapa program yang dinilai menyentuh kebutuhan publik antara lain subsidi beasiswa untuk siswa swasta, revitalisasi infrastruktur jalan, serta rencana reaktivasi Bandara Internasional Supadio.
“Kami mengapresiasi langkah cepat Pak Gubernur dalam 100 hari pertama, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan,” ujar Sukron.
Meski demikian, PMII menegaskan bahwa keberpihakan pada masyarakat bawah harus menjadi roh dari seluruh kebijakan pembangunan.
Sukron meminta agar visi jangka panjang Gubernur Norsan dijalankan dengan prinsip inklusivitas dan keberlanjutan.
“Kami ingin pastikan bahwa program-program ini tidak elitis dan tetap berpihak kepada rakyat kecil. Terutama soal pendidikan gratis untuk SMA/SMK swasta, pelayanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang merata,” kata Sukron.
Dialog Kritis, Bukan Sekadar Seremoni
Lebih dari sekadar audiensi, pertemuan tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara mahasiswa dan kepala daerah.
Sukron menilai sikap terbuka Norsan terhadap kritik dan masukan merupakan contoh baik dalam tata kelola pemerintahan demokratis.
“Pak Gubernur menerima masukan dengan terbuka. Ini penting. Kritik dari mahasiswa bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menjaga arah pembangunan agar tetap sesuai dengan kepentingan rakyat,” ujarnya.
Norsan: Mahasiswa Mitra Pembangunan
Menanggapi masukan PMII, Gubernur Norsan menyambut baik peran mahasiswa sebagai mitra kritis dalam proses pembangunan.
Ia mengajak PMII dan organisasi kepemudaan lainnya untuk aktif mengambil peran dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Saya ingin mahasiswa bisa ikut mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar. Target kita masuk 15 besar nasional,” ucap Norsan.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk terbuka terhadap evaluasi, terutama dari generasi muda.
“Suara mahasiswa adalah pengingat. Pemerintah butuh dikritik agar tetap berada di jalur yang benar,” tegasnya.
Menjaga Irama Demokrasi Lokal
Pertemuan PMII dan Gubernur Kalbar menjadi cermin bagaimana relasi antara pemuda dan pemerintah daerah seharusnya berjalan: terbuka, kritis, dan saling mengingatkan.
Di tengah arus politik praktis, ruang-ruang dialog semacam ini menjadi penting untuk menjaga irama demokrasi lokal agar tetap sehat dan berpihak.
