Pendidikan Kalbar Merata, Norsan Wujudkan Janji Subsidi SPP Siswa Swasta
KILASKALBAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai menyalurkan bantuan subsidi pendidikan bagi siswa sekolah swasta. Tahun ini, sekitar 21.000 siswa jenjang SMA, SMK, dan Sekolah Luar Biasa (SLB) ditargetkan menerima bantuan tersebut.
Program ini menyasar siswa dari keluarga kurang mampu, sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di daerah.
Subsidi yang diberikan berupa bantuan pembayaran SPP sebesar Rp 100.000 per bulan untuk siswa SMA dan SMK, serta Rp 200.000 per bulan bagi siswa SLB.
Besaran bantuan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing satuan pendidikan.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, meluncurkan program ini dalam kegiatan Launching Pemberian Beasiswa Pendidikan (PBP) untuk sekolah swasta di SMA Budi Utama, Pontianak, Rabu (21/5/2024).
Dalam sambutannya, Norsan menegaskan bahwa program ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk menjangkau kelompok yang belum terakomodasi bantuan sebelumnya.
“Target kita tahun ini sekitar 21.000 siswa, khusus jenjang SMA, SMK, dan SLB. Untuk SD dan SMP sudah lama ditangani,” ujar Norsan.
Meski belum sepenuhnya menutupi biaya SPP sekolah swasta yang rata-rata berkisar Rp 250.000 hingga Rp 295.000 per bulan, bantuan ini dinilai sebagai langkah awal yang penting.
“SPP di sekolah swasta memang relatif tinggi. Tapi kita bantu sebisanya dulu. Jika anggaran memungkinkan, tentu akan kita tambah,” kata dia.
Bantuan ini ditujukan khusus bagi sekolah swasta di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sekolah-sekolah yang berada di bawah Kementerian Agama belum tercakup dalam program ini.
Dalam kesempatan itu, Norsan juga mengajak para siswa untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan belajar. Ia mendorong semangat belajar dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi.
“Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Masa depan ditentukan oleh usaha kita sendiri. Jangan sampai tertinggal oleh zaman,” ujar Norsan.
Program subsidi pendidikan ini menjadi salah satu prioritas utama di masa kepemimpinan Norsan, bersanding dengan pembangunan infrastruktur dasar.
Pemerintah daerah berharap kebijakan ini dapat meringankan beban ekonomi keluarga dan mendorong pemerataan mutu pendidikan di Kalimantan Barat.
