Pemprov Kalbar Kawal Rehabilitasi dan Revitalisasi 52 SMA dan SMK
KILASKALBAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memastikan program rehabilitasi dan revitalisasi puluhan sekolah yang telah berjalan sepanjang 2025 tetap menjadi prioritas pengawalan. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas pendidikan di daerah.
Sebanyak 52 sekolah jenjang SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta, telah mendapatkan bantuan peningkatan infrastruktur dari pemerintah pusat. Pembangunan infrastruktur pendidikan tersebut dinilai sebagai fondasi penting dalam menciptakan pemerataan akses pendidikan yang layak di Kalbar.
Di bawah arahan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, penguatan sarana dan prasarana pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal Indahmawan Alkadri, menyampaikan bahwa program tersebut mencakup 26 sekolah SMA dan 26 sekolah SMK.
“Total ada 52 sekolah yang terbagi jenjang SMA 26 sekolah dan SMK 26 sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta di Kalbar,” ujarnya.
Ia merinci, penerima bantuan terdiri dari 25 SMA negeri dan 1 SMA swasta, serta 23 SMK negeri dan 3 SMK swasta.
“Proses pembangunannya sudah dimulai semua,” katanya.
Program ini difokuskan pada sekolah dengan kondisi bangunan yang membutuhkan perhatian serius. Sekolah dengan kerusakan sedang mendapatkan program rehabilitasi, sementara yang rusak berat memperoleh revitalisasi atau pembangunan baru jika tersedia lahan yang memadai.
“Untuk rehab sekolah ini minimal kondisi rusak sedang, sedangkan untuk rusak berat juga memperoleh revitalisasi atau bangun baru sepanjang ada lahan kosong,” jelas Faisal.
Pemerintah daerah menilai penguatan infrastruktur sekolah tidak hanya berdampak pada kenyamanan dan keamanan proses belajar, tetapi juga menjadi bagian dari misi pembangunan yang lebih luas.
Langkah ini sejalan dengan misi pembangunan pemerintahan Ria Norsan–Krisantus yang menitikberatkan pada peningkatan pembangunan dan infrastruktur Kalimantan Barat secara adil dan berkelanjutan, termasuk di sektor pendidikan.
