Pemprov Kalbar Gelar Rakor Ketersediaan Bahan Pokok Jelang Natal dan Tahun Baru
KILASKALBAR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Hotel Golden Tulip, Pontianak, Rabu (3/12/2025). Rakor dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, guna memastikan pasokan bahan pokok tetap aman, terjangkau, dan terdistribusi merata di seluruh wilayah Kalbar.
Dalam sambutannya, Sekda Harisson menegaskan bahwa pengelolaan ketersediaan pangan harus dilakukan secara terpadu karena komoditas kebutuhan pokok bersifat sensitif dan berdampak langsung terhadap inflasi daerah, stabilitas sosial, serta rasa aman masyarakat. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, pelaku usaha, hingga penyedia logistik.
Memasuki periode Natal dan Tahun Baru, Harisson menyebut pola konsumsi masyarakat cenderung meningkat dan berpotensi memicu kenaikan harga, gangguan distribusi, kelangkaan komoditas, serta praktik spekulasi dan penimbunan. Menurutnya, setiap gejolak harga bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut kepentingan publik dan stabilitas sosial.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Sekda meminta dukungan regulasi dari pemerintah pusat serta menginstruksikan Polda Kalbar melakukan deteksi dini dan penegakan hukum terhadap praktik penimbunan dan manipulasi harga. Ia juga mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) provinsi maupun kabupaten/kota menyusun langkah aksi komprehensif dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan.
Selain itu, Harisson meminta komitmen asosiasi, ritel modern, distributor, dan pelaku usaha untuk menjaga kelancaran distribusi, transparansi perdagangan, serta tidak mengambil keuntungan berlebihan. Masyarakat juga diimbau agar berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalbar, Syarif Kamaruzaman, menyampaikan bahwa rakor ini bertujuan menyamakan persepsi dan strategi pengendalian harga serta pasokan bahan pokok di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut juga menjadi upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, aparat keamanan, dan sektor logistik.
Rakor menghadirkan narasumber dari Kementerian Perdagangan dan Badan Pangan Nasional serta diikuti oleh pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal, perwakilan Polda Kalbar, distributor, pelaku usaha, ritel modern, dan penyedia jasa logistik.
