Kepala Daerah = Pemimpin Rakyat?

oleh -1.393 views

Oleh : Ali Akhbar A.R.L, S.Th.I., M.H
Pengurus PKC PMII Kalbar

Kita mengenal bahwa terdapat tiga unsur yang menjadi rukun dalam suatu negara, yaitu pemerintah, civil society dan pasar. masing-masing dari unsur tersebut sewajarnya terintegrasi dan terinterkoneksi antara satu dan lainnya. Walaupun demikian, ketiga unsur tersebut masing-masing mempunyai peran dan fungsi yang berbeda.

Unsur di dalam pemerintahan terbagi dan terpisah menjadi tiga kekuasaan. Menurut John Locke dalam karyanya Two Treatises of Government, kekuasaan dalam pemerintahan terdiri dari legislatif, eksekutif dan federatif. Berbeda dengan Montesquieu, bahwa kekuasaan pemerintah terdiri dari legeslatif, eksekutif dan yudikatif.

Pada praktik ketatanegaraan di Indonesia dalam pembagian kekuasaan pemerintahan (distribution of power/division of power) dan pemisahan kekuasaan pemerintah (separation of power), lebih tepat mengambil dari teori “trias politica” Montesquieu, meskipun pada prinsipnya kekuasaan pemerintahan di Indonesia menganut check and balances. Artinya, walaupun kekuasaan pemerintahannya terpisah dan terbagi, tetap antara satu dan lainnya mempunyai fungsi pengawasan (check and balances) yang berarti kekuasaan yang dimiliki tidaklah absolut seperti tidak adanya kekuasaan tertinggi di antara yang tinggi.

Unsur di dalam civil society bukanlah semata-mata hanya ditujukan pada partai politik yang bergerak di bidang kepraktisannya, tetapi mempunyai pengertian yang jauh lebih luas lagi dari segala “spektrum”. Konsep ini telah jauh diperkenalkan Aristoteles pada masa Yunani kuno dengan istilah “politike koinonia” atau dalam bahasa latin ialah “societas civilis” yang menjelaskan bahwa warga negara mesti dan harus memperjuangkan kedudukan yang sama di mata hukum (equality before the law).

Civil society tidak serta merta muncul ujuk-ujuk di muka negara, melainkan atas kausalitas dari penyelenggaraan negara oleh pemerintahan. Oleh sebab itu, wajah-wajah civil society sangat beragam sesuai dengan ideologi dan kepentingan sekumpulannya ataupun negara, yang unsur di dalamnya seperti partai politik, organisasi, LSM, komunitas dan lain sebagainya.

Unsur di dalam pasar/market justru berfungsi sebagai penyedia barang dan jasa yang menjadi tempat mengalirnya arus perekonomian didalam sebuah negara. Pertimbangan sebuah negara itu maju, berkembang ataupun miskin, salah satunya ialah atas perkembangan arus perekonomian (pasar) di dalamnya.

Namun dari ketiga unsur yang menjadi rukun dalam suatu negara, ada yang jauh lebih berdaulat (berkuasa penuh) atas negara. Kedaulatan tersebut berada di genggaman rakyat, yang mana setinggi apapun jabatan dalam pemerintahan-sebentang apapun kepentingan yang dimiliki civil society-sepesat apapun perekonomian pasar/market, tetaplah demi kepentingan rakyat atau masyarakat warga negara.

Ini kalimat pengantar singkat, namun saya akan mulai masuk pada tema yang akan dibahas untuk konteks Kalimantan Barat.

Belakangan ini muncul bahwa “pemimpin rakyat” adalah kepala daerah, atau gubernur adalah pemimpin umat Kalimantan Barat. Baru-baru ini juga bahwa doktrin memilih gubernur yang katanya sebagai pemimpin (berdaulat atas rakyat) mestilah muslim. Belakangan ini pula bahwa surau, musala, dan masjid dijadikan alat untuk memilih gubernur haruslah pemimpin muslim dengan embel-embel “yang suka salat berjamaah dan pergi ke masjid pasti tahu yang dipilih.”

Namun pertanyaannya, undang-undang mana yang membenarkan bahwa gubernur adalah pemimpin rakyat dan berdampak bahwa pemimpin umat haruslah muslim (secara ideologi agama)?

Rujukan dalam menilai masalah ini, saya mulai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat sebanyak 50 poin ketentuan umum di dalamnya. Pasal 1, ayat 3: “Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.

Jika diperhatikan lagi kalimat pada pasal di atas, kepala daerah dalam unsur pemerintahan daerah ialah untuk memimpin secara adiministratif. Karena pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pelaksanaan urusan rakyat dalam pemaknaannya justru terdapat dua variabel yang sangat tidak bisa di setarakan hirarkinya. Sehingga antara pemerintah dan rakyat justru posisi pemerintahan jauh berada di bawah rakyat. Pemerintah daerah dan kepala daerah yang malah seharusnya bertugas untuk melayani rakyat.

Ini dipertegas bahwa kewajiban pemerintahan daerah ialah wajib terselenggaranya pelayanan publik (melayani masyarakat) sebagai pelayanan dasar, penjelasan terkait pelayanan dasar terdapat pada pasal 1 ayat 16: “pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara”. Sehingga diuraikan selanjutnya pada pasal 344 ayat 1, bahwa: “pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.”

Jika pemerintahan daerah, dalam hal ini kepala daerah yang dimaksud pada khususnya ialah gubernur sebagai pemimpin masyarakat atau pemimpin umat, dan pemimpin ummat haruslah muslim, maka ini sama saja mereduksi pemahaman konstitusional bahwa rakyat berdaulat atas negara yang terdapat pada UUD 1945 pasal 1 ayat 2, bahwa: “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”. Sehingga berdampak pada pasal-pasal selanjutnya, yang mana bahwa kewajiban pemerintahan daerah ialah wajib atas terselenggaranya pelayanan publik (pelayanan terhadap masyarakat) dan unsur penyelenggaraan ialah memimpin pelaksanaan urusan pemerintah. Karena telah dijelaskan dipendahuluan bahwa pemerintah dan masyarakat ialah dua variabel yang berbeda serta menpunyai pengertian yang berbeda pula.

Padahal jelas dipertegas dalam penjelasan UU No 23 Tahun 2014 bahwa: “…penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan kepala daerah…”

Masih dalam penjelasan UU No 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah ialah menjelaskan bahwa kedudukan kepala daerah khususnya gubernur ialah hanya memimpin pemerintahan daerah, bukan memimpin pemerintahan daerah dan masyarakat/rakyat provinsi. Melainkan hanya memimpin “pemerintahan” daerah yang justru atas mandat dari rakyat itu sendiri.

Sehingga pemahaman bahwa gubernur ialah pemimpin rakyat, pemimpin umat dan pemimpin tersebut harus muslim yang sesuai dengan perintah Tuhan dalam skripture-Nya dengan memunculkan ayat-ayat sakral sebagai rujukan utama dalam Pilgub ini, bagi saya merupakan “logical fallacy” atau dalam bahasa sederhana ialah kesalahan logika dan lebih tepat lagi “salah alamat.”

Dengan kata lain bahwa agama yang diseret untuk kepentingan politik praktis menjadi murah bahkan nilai kesakralannya menjadi runtuh akibat beberapa kalangan yang mengaku bergelar sarjana atau masih mahasiswa plus muslim meredusir ayat-ayat Tuhan demi kepetingan pribadi (self-interensting) atau kelompok tertentu. (*)