Pemerintahan dan Civil Society

oleh -1.317 views

Oleh: Ali Akhbar A.R.L, S.Th.I., M.H
Pengurus Koordinator Cabang PMII Kalbar

Ragam fenomena yang terjadi di negeri ini, sebut saja Indonesia sebagai negara yang baru-baru ini kembali diselimuti berbagai macam problematika dimulai dari diduga atas terpilihnya Ketua umum DPD RI secara inkonstitusional, kasus rampok uang negara seperti kasus e-ktp, kasus suap yang dilakukan oleh Hakim MK, “obstruction of justice” dalam proses penyidikan dengan dimunculkannya “hak angket” DPR terhadap KPK, kasus sara, fantasi terhadap piagam Jakarta, penganiayaan terhadap tokoh agama, kepala daerah yang terlibat korupsi, terorisme dan lain sebagainya.

Sementara disisi lain terkait arus media, mulai banyak dijadikan alat/ladang “self-interesting” hingga mata penghidupan. Tak peduli seberapa hoax dan fake bungkusan tersebut tanpa diteliti lebih lanjut lagi, hingga “hate speech” menjadi standar bahasa maya. Akhirnya menjadi santapan nyata untuk masyarakat sekitar. Sedangkan para elite sibuk memperkaya diri dan keluarga, tak peduli seberapa kronisnya penyakit masyarakat.

Serangan dari luar mulai gagah menunjukkan kehebatan dan kecerdasannya, seolah negeri ini seperti ayam jantan diperkampungan yang di pelihara oleh kalangan priyayi.

Benak penulis bertanya.
1. Lalu apa solusi bangsa kita agar tidak dipandang sebelah mata oleh bangsa lain ?
2. Jika pun terjadi dan bangsa ini benar terlihat sangat retak, apa yang harus diperbuat ?

Dewasa ini, justru menurut penulis bahwa betapa penting agar perlunya mengembalikan “giant spirit” dengan memunculkan kembali peran strategis dalam gagasan “civil society” sebagai “vis as vis” ataupun juga “akomodasionis” terhadap negara. Ini perlu hadir jika negara sudah mulai menunjukkan sikap “despotisme” dan melenyapkan unsur keadilan serta keterbukaan dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Terkait mengenai civil society di Indonesia secara umum ternyata mempunyai sejarah dan pergerakannya yang sangat mempengaruhi Indonesia pada era orde baru. Ini bisa dirasakan bahwa pada saat itu kaum pemikir (modernis dan tradisionalis) yang berusaha bagaimana menghadirkan wacana civil society ini sesuai dengan konteks ke-Indonesiaan baik secara ilmiah dan sistematis.

Peran civil society dalam sejarahnya ini mempunyai banyak perbedaan dari segi pergerakannya. perbedaan tersebut bisa terbagi menjadi dua narasi pergerakan yang saling belawanan, dalam arus perpolitikan Indonesia. Sebut saja pergerakan civil society antara kaum modernis (Muhammadiyah) yang di akomodir oleh pemerintahan dan tradisionalis (NU) yang bertentangan “vis a vis” kepada pemerintahan.

Kedua organisasi Islam besar Indonesia bahkan dunia ini mempunyai corak yang berbeda dalam sejarahnya terkait mengenai peran dan pergerakan civil society. Organisasi Islam menjadi representatif dengan dalih bahwa Indonesia sampai ini menduduki kaum mayoritas dan segala apapun mengenai demokrasi selalunya menitikberatkan pada kesalahan kaum modernis dan tradisionalis Islam (bukan kaum nasionalis diluar Islam) atau bisa disebut juga bahwa kesalahan dan bobroknya negeri ini ialah berkat kaum Islam itu sendiri.

Kembali pada narasi civil society secara terminologi, terlepas daripada pro-kontra terhadap pemerintahan yang dengan gagasan-gagasannya dari kedua kelompok, baik dari segi bahasa maupun latar belakangnya. pada intinya penulis lebih senang menggunakan kata civil society dibanding kata terjemahannya menurut kaum modernis sebagai “Masyarakat Madani” dan kaum tradisionalis sebagai “Masyarakat sipil”. Karena kata yang ditawarkan tersebut mempunyai sejarah dan latar belakang berbeda terkait sejarahnya dimasa orde baru. meskipun banyak lagi kata selain tersebut yang pernah ditawarkan di bumi Indonesia ini, seperti kata civil society yang diartikan dan diperkenalkan oleh Asosiasi Ilmi Politik Indonesia (AIPI) sebagai “masyarakat kewargaan”, Lembaga Etika Atmajaya Universitas Katolik Atmajaya “Masyarakat Warga” dan bahkan banyak lagi tulisan-tulisan tentang civil society dalam penyebutan istilahnya.

dalam hal terkait penterjemahan civil society penulis disini lebih mengikuti pandangan AS Hikam dalam penamaannya dengan mengungkap makna civil society ini sebagai civil society tanpa ada unsur terjemahan lain, karena terjemahan yang berlaku saat itu memang sangat disesuaikan dan sejalan dengan pandangan keagamaan serta cendrung politis.

Telepas dari gejolak pertarungan mengungkap makna/istilah civil society beserta kepentingan terselubung lainnya, disini penulis lebih senang dengan visi yang sebenarnya yaitu untuk menjawab persoalan kenegaraan ini. antara lain yang perlu ditarik menjawab persoalan terkini ialah:

1. Kaum modernis dalam sejarahnya berusaha menampilkan pergerakan civil society-nya sebagai akomodasionis negara (coorperating with governance to the political interests and opportunity) dengan memunculkan gagasan-gagasan pembangunan Ekonomi, Politik, Pendidikan dan Kesehatan.

2. Kaum tradisionalis dalam sejarahnya berusaha menampilkan pergerakan civil society sebagai “vis a vis” terhadap pemerintahan yang pada saat itu terlihat despotik dan sangat tertutup pada “public sphere”, sehingga munculah warisan pemerintahan orde baru yang cukup mendarah daging dalam lingkungan pemerintahan seperti detransparansi, corruption/graft, dan lain sebagainya.

Sehingga dapat ditarik bahwa peran dan makna sebenar dari civil society dalam paradigmanya ini ialah menawarkan integrate, symbiosis dan progressive antara pemerintahan dan masyarakat untuk masa depan bernegara yang lebih dewasa. upaya ini perlu dihadirkan kembali sebagai tanda berjalannya fungsi pengawasan (check and balances) dalam ruang lingkup bernegara

Justru jika bangunan kenegaraan yang terlihat berkembang ini sudah diterapkan secara legal-formal, maka untuk menunjang progres indonesia kearah yang lebih maju diperlukan kekuatan peran pergerakan civil society kearah yang lebih dewasa. Ini sesuai dengan retorik Nuscholis Madjid, bahwa: “tidak punya makna apa-apa jika membicarakan civil society tanpa negara yang cukup tangguh”. (*)