KPPS Itu Keren dan Terdepan

oleh -1.194 views

Oleh: Andreas Aan

Ketua PPK Singkawang Timur

Pemilu 2019 yang akan dilakansakan tanggal 17 April 2019 nanti merupakan sejarah baru Pemilu serentak di Republik ini, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bersamaan dengan Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rayat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Integritas dan netralitas Penyelenggara Pemilihan bagian dari peran terpenting dalam suksesnya pesta demokrasi di negeri ini.

Masyarakat menaruh harapan besar kepada penyelenggara dalam tugasnya menyelenggarakan pemilihan umum. Ujung tombak KPU tidak bisa dipungkiri ada pada penyelenggara pemilihan di tingkat paling bawah yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Salah satu tugas KPPS adalah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih menggunakan hak pilihnya, memberikan akses dan layanan kepada pemilih disabilitas dalam memberikan hak pilihnya. Berhasil dan lancarnya tahapan pemungutan dan perhitungan suara harus kita akui ada ditangan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berjumlah tujuh orang disetiap TPS dan dibantu dua orang Petugas Penertiban TPS. Dari mulai persiapan tempat pemungungutan suara, penentuan lokasi yang mudah diakses oleh berbagai kalangan pengguna hak pilih, pemberitahuan tempat dan waktu pelaksanaan yang diumumkan ke masyarakat pengguna hak pilih yang mudah di lihat oleh manyoritas pengguna hak pilih dalam wilayah kerja TPS nya, kemudian penyampaian surat pemberitahuan dalam bentuk formulir model C6-KPU kepada pengguna hak pilih di wilayah kerjanya yang harus sudah disampaikan paling lambat tiga hari sebelum pemungutan suara dan mengembalikan formulir model C6-KPU yang tidak habis terdistribusikan satu hari sebelum pemungutan suara supaya tidak disalah gunakan.

Sehari sebelum hari pemungutan suara di TPS, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sudah benar-benar mempersiapkan diri dari mulai TPS yang sudah berdiri dan tertata sesuai dengan denah Tempat Pemungutan Suara yang tergambar dalam buku panduan KPPS. Pembagian tugas yang sudah terkoodinir atas kesepakatan rapat yang dipimpin oleh ketua KPPS harus dipahami karena setiap peran yang didapatkan adalah tanggung jawab atas tugas dari pada peran yang sudah diamanahkan ketua KPPS sesuai PKPU No. 9 Tahun 2019 kepada setiap anggotanya dimana ketika tiba pelaksanaan hari pemungutan suara peran masing-masing anggota KPPS dapat berjalan dengan baik dan semestinya. Pergeseran logistik Pemilu berupa kotak suara dan dokumen-dokumen penting didalamnya dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tiba di TPS menjadi tugas KPPS dalam menjaga dan mengamankan logistik dari kepentingan orang atau kelompok orang yang tidak bertanggung jawab.

Ketika tiba hari pemungutan suara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pukul 06.00 waktu setempat sudah harus berada di lokasi TPS dalam persiapan penyelenggaran pemungutan suara, tepat pukul 07.00 waktu setempat tahapan pemungutan suara dimulai diawali rapat pemungutan suara yang dipimpin oleh Ketua KPPS dan dilanjutkan pembacaan sumpah janji oleh ketua KPPS bersama anggota dan petugas ketertibaan TPS. Dalam rangka melindungi hak pilih dan memastikan calon pemilih dapat menggunakan hak pilihnya petugas KPPS harus dapat memahami tiga kriteria pengguna hak pilih sesuai dengan PKPU No. 9 Tahun 2019 perubahan dari PKPU No. 3 Tahun 2019 ada tiga kriteria calon pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS pada hari pemungutan suara yaitu pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), pemilihan yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan kriteria terakhir adalah Pemilih yang terdaftar dalam Pemilih Khusus (DPK). Anggota KPPS yang ditugaskan didepan untuk melayani pengguna hak pilih dituntut untuk dapat membedakan pengguna hak pilih yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS dan memastikan pengisian daftar hadir calon pemilih sesuai dengan tiga kriteria yang ada pada formulir dokumen C7.DPT-KPU untuk pemilih DPT, formulir dokumen C7.DPTb-KPU untuk pemilih yang terdaftar dalam pemilih tambahan dan formulir dokumen C7.DPK-KPU untuk pemilih yang terdaftar dalam pemilih khusus. Perlakuan dan kelengkapan yang harus dibawa dari ketiga kriteria juga berbeda pengguna hak pilih DPT membawa formulir dokumen C6-KPU dan KTP el atau identitas lain dapat berupa Suket, KK, Paspor dan SIM, menggunakan hak pilihnya dari jam 07.00 sampai dengan jam 13.00 dan mendapatkan lima kertas suara. Bagi yang menggunakan hak pilih yang terdaftar dalam pemilih tambahan wajib membawa formulir dokumen A5-KPU yaitu formulir yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten/Kota atau PPS sebagai bukti pindah memilih dari TPS asal ke TPS tujuan karena sesuatu hal harus pindah memilih, dan formulir A5-KPU ini bisa didapatkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemilihan, namun sesuai Putusan MK Permohonan No. 20/PUU-XVII/2019 dan diakomodir dalam PKPU No. 9 Tahun 2019 ada pengecualian untuk empat kriteria pemilih dalam kondisi tertentu yang bisa mendapatkan formulir A5-KPU tujuh hari sebelum hari pencoplosan seperti sakit, menjadi tahanan, tertimpa bencana alam, dan menjalankan pekerjaan pada hari pelaksanaan. Kelengkapan dan perlakuan bagi pemilih DPTb selain menunjukan formulir A5-KPU pemilih harus menunjukan KTP el, atau identitas lain berupa Suket, KK, Paspor dan SIM, dan menggunakan hak pilihnya mulai dari jam 07.00 sampai dengan jam 13.00 sama seperti pemilih DPT, untuk jumlah surat suara yang didapatkan tercantum dalam formulir A5-KPU. Kelengkapan dan perlakuan bagi pemilih yang terdaftar dalam pemilih khusus (DPK) wajib menunjukan KTP el atau Suket telah melakukan perekaman KTP el yang dikeluarkan oleh Disdukcapil. Dan perlakuan bagi pemilih khusus (DPK) menggunakan hak pilihnya satu jam sebelum berakhirnya pemungutan suara di TPS dengan mempertimbangkan ketersediaan surat suara.

Dalam proses pemungutan suara di TPS kerja tim dan ketelitian serta netralitas petugas KPPS sangat penting demi suksesnya pemilu yang berintegritas. Melayani pengguna hak pilih dengan sepenuh hati dan mengutamakan pengguna hak pilih disabilitas dan yang berkebutuhan khusus serta ibu hamil dan lansia menjadi prioritas utama bagi petugas KPPS. Kualitas dan kemampuan pengetahuan tentang proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS sangat penting, banyak nya tekanan dari pihak-pihak tertentu yang berkepentingan tentu akan menguji integritas dan kualitas petugas KPPS di TPS ketika sedang bekerja. Yang sangat penting diperhatikan adalah KPPS tidak dibenarkan menutup pemungutan suara sebelum pukul 13.00 waktu setempat walaupun sudah tidak ada antrian lagi yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS. Ketua KPPS memastikan kepada anggotanya untuk mencoret pemilih yang sudah tercatat dalam formulir model C7.DPT/DPTb/DPK-KPU yang tidak menggunakan hak pilihnya. Jika ada tersisa surat suara yang tidak digunakan diberi tanda silang (x) dengan menggunakan spidol atau balpoint pada bagian surat suara demikian juga jika terdapat surat suara yang rusak atau keliru coblos diberi tanda silang (x) dengan menggunakan spidol atau balpoint pada bagian surat suara agar tidak disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Memasuki tahap perhitungan petugas KPPS akan dihadapkan pada pengisan formulir dan dokumen-dokumen yang begitu banyak yang harus di isi dalam proses perhitungan suara di tingkat TPS dan ini harus dikuasai oleh KPPS supaya tidak salah dalam pengisian angka yang akan berakibat fatal pada akhir hitungan. Bimbingan Teknis yang didapat petugas KPPS dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) masih harus diperdalam lagi secara intensif dan masif dikalangan KPPS, pendalaman materi bisa dilakukan bersama Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayah kerjanya masing-masing terkait pengisian-pengisian formulir dokumen yang begitu banyak dan jelas berbeda dengan formulir dan dokumen Pemilu ataupun Pilkada-Pilkada sebelumnya. Pelaksanaan penghitungan suara di TPS diawali dengan membuka kotak suara mengeluarkan dan menyusun serta menghitung jumlah surat suara serta mengumumkan jumlah surat suara kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya, mencocokan jumlah surat suara yang terdapat dalam kotak suara dengan formulir model C7.DPT/DPTb/DPK-KPU. Penghitungan suara dimulai dari pemilihan Presiden dan Wapres, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota. Akhir dari proses perhitungan suara yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan oleh KPPS adalah pengisian formulir model C-KPU dan C1-KPU setiap jenis Pemilu. Salinan Formulir model C-KPU dan C1-KPU sesuai jenis pemilu dibuat untuk saksi peserta pemilu, Pengawas TPS, PPS, KPU kabupaten/kota melalui PPK dan untuk diumumkan di lokasi TPS. KPPS memberikan kesempatan kepada saksi/pengawas TPS/pemantau/masyarakat yang hadir dapat mendokumentasikan formulir hasil pemungutan dan perhitungan suara setelah ditanda tangani oleh KPPS dan saksi. Untuk kepentingan rekapitulasi di tingkat PPK formulir yang diserahkan kedalam kota suara adalah formulir model C-KPU dan C1-KPU sesuai jenis pemilu yang berhologram. Salinan formulir model C-KPU dan C1-KPU sesuai jenis pemilu tidak berhologran yang diserahkan ke KPU kabupaten/kota adalah untuk perhitungan di KPU kabupaten/kota wajib ditulis manual (asli) dan ditanda tangani oleh KPPS dan saksi. Mengingat begitu banyaknya salinan formulir model C-KPU dan C1-KPU sesuai jenis pemilu yang harus disiapkan, KPPS dapat menggunakan sarana teknologi (Print Scanner) dalam rangka mempercepat proses penyalinan dengan cara melakukan scan/pindai terhadap formulir model formulir model C-KPU hologram dan C1-KPU hologram sesuai jenis pemilu sebelum di tandatangani oleh KPPS dan saksi peserta pemilu. Hasil scan/pindai dicetak dan ditandatangani oleh KPPS dan saksi peserta pemilu yang hadir.

Kesalahan dan kekeliruan sedikit saja dalam penjumlahan hasil perhitungan di tingkat TPS tentu berpengaruh dalam rekapitulasi secara berjenjang dari tingkat PPK hingga KPU kab/kota dan tingkatan berikutnya. Mengingat formulir model C-KPU dan C1-KPU sesuai jenis pemilu langsung akan di scan oleh KPU kabupaten/kota dan diteruskan ke KPU untuk diumumkan di laman KPU yang bisa diakses semua kalangan masyarakat sebelum rekapitulasi ditingkat PPK. Semoga kita semua sebagai penyelenggara dari tingkat bawah selalu diberi kesehatan sehingga dapat menjalankan tugas dan kewajiban kita ditanggal 17 April 2019, tanggal bersejarah bagi demokrasi kita. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di manapun kalian berada, kalian luar biasa. (*)