Soal Natuna Tidak Perlu Diperdebatkan

oleh -561 views
Perairan Laut Natuna. (IST)

Oleh: Rahmat Nuriyansah

Ketua Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Eksplorasi Teknologi PKC PMII Jawa Barat

Jangan sampai Indonesia mati konyol pada persoalan penguasaan, pengembangan dan eksplorasi teknologi. Tentu hanya akan membuang tenaga dan pikiran saja jika memang keberadaan China di Natuna diperdebatkan. Bukankah strategi dan model seperti itu sudah menjadi hal yang lumrah dan tidak asing lagi dalam merampas kekayaan Indonesia baik secara SDM dan SDA.

China memiliki sistem tersendiri dalam memajukan dan mengembangkan peradabannya melalui sistem proteksi dan tidak bisa dihancurkan oleh peradaban lain manapun. Jika Indonesia masih di level berdebat soal Natuna atau isu-isu yang beredar lainnya lantaran kondisi hari ini bagaimana nasib dan masa depan bangsa Indonesia? Sementara GBHN, TAP MPR, UU, Perpu dan Perda yang berpihak kepada bangsa Indonesia sangat secuil, mayoritas pasal demi pasal bekerja untuk kepentingan asing.

Kondisi sejak dulu memang perusahaan asing sudah berada di Indonesia; Belanda, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Perancis, Tiongkok, Malaysia, Swiss, Korea, Italia, Virginia, Jerman, Texas, dan lain-lain merampas kekayaan Indonesia melalui sumber daya alamnya. Apakah ada organisasi/lembaga lokal, nasional bahkan internasional yang dibiayai oleh negara maupun independen dalam melakukan controlling, check and balance pada perusahaan asing tersebut melalui kajian big data? Belum ada. Ada juga 10 NGO internasional Indonesia yang dibiayai oleh asing yang tujuannya hanya membuat isu-isu dan rekayasa.

Tidak ada urusan keberadaan China di Natuna dalam bentuk apapun baik provokasi politik maupun hubungan kerjasama lainnya, karena sudah jelas ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS, United Nation Convention for the Law of the Sea 1982), jika memang itu pelanggaran tentu PBB akan turun tangan, begitupun sebaliknya.

Isu yang selalu berangsur-angsur itu merupakan cara untuk membesarkan bohir melalui rekayasa. Soal Natuna, sudah sepi dan adem ayem toh? Kenapa harus China yang muncul di perairan Natuna? Bukan negara-negara besar lainnya? Bangsa sendiri saja banyak yang meninggal di momen Pemilu kemarin, biasa saja. Memang yang mengajak Pemilu bertanggung jawab dengan tragedi kemarin dan nyawa yang melayang? Dapat pesangon? Dapat tunjangan negara? Dapat rumah layak huni? Para keluarga korban dijamin masa depannya? Cuma dibiarkan saja bukan, malah dibuat isu kecapean massal. Padahal hal tersebut merupakan sejarah Pemilu terburuk sepanjang masa. Tragedi tersebut hilang begitu saja tanpa pertanggung jawaban. Karena sang aktor dan propagandis pandai merekayasa dalam menjaga bisnisnya.

Setelah hilang soal isu Natuna, lahir isu lagi di mana kondisi setiap isu adalah sang aktor propagandis dalam merampas kekayaan baik secara SDM dan SDA. Padahal semuanya soal bisnis dan dikendalikan oleh bohir-bohirnya masing-masing.

Jika bangsa Indonesia ingin hidup di negeri ripaloh jinawi iyah harus mandiri dalam hal baik pembangunan dan eksplorasi teknologi. Tentukan arah pembangunan dan tentukan teknologinya. Tinggal susun GBHN, TAP MPR, UU, Perppu dan Perda yang berpihak kepada rakyat. Tidak perlu perjanjian bilateral terus-menerus dan kerja sama ke sana ke mari sampai potensi bangsa Indonesia itu perlahan harus lenyap sendiri.

Tentu hal tersebut mengundang keprihatinan bersama di suatu negara yang sangat kaya raya secara SDM dan SDA tetapi lemah secara sistem kepemerintahan baik dalam berbangsa dan bernegara. Dan mengakibatkan seluruh potensi yang ada di Indonesia baik secara SDM dan SDA tidak berperan dan berfungsi dengan sebagaimana mestinya, sesuai dengan amanat pada preambule UUD 1945.

Dalam hal ini Pancasila harus hadir di tengah-tengah sistem pemerintahan yang lemah. Pancasila harus mampu mencabut seluruh akar permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila harus mampu menjadi teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila harus mampu menjadi regulator dan koridor dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar seluruh potensi baik secara SDM dan SDA di Indonesia dapat berperan dan berfungsi sesuai ruang dan waktu. (*)