Jelang Rakernas, LDII Ingatkan Pemerintah Lebih Pro Energi Terbarukan

oleh -1.074 views
Ketua DPP LDII, Prasetyo Sunaryo didampingi sejumlah pengurus DPP, saat press gathering di Jakarta, Minggu (27/5/2018).

JAKARTA, KILASKALBAR.com – Rapat kerja nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) bakal digelar Oktober 2018 mendatang. Sebagai bentuk kontribusi kepada bangsa, di antara isu sentral yang akan dibahas pada Rakernas yakni Energi Terbarukan dan Konservasi Energi.

“LDII mengingatkan pemerintah terhada hasil Koferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim PBB atau (Conference of Parties/COP) ke-21, pada 2015 lalu,” ujar Ketua DPP LDII, Prasetyo Sunaryo, saat press gathering, Minggu (27/5/2018) di Jakarta.

Komitmen itu oleh Indonesia diratifikasi dengan melahirkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on
Climate Change, persetujuan Paris atas konvensi kerangka kerja PBB mengenai perubahan iklim.

“Ratifikasi ini mengharuskan Indonesia menggunakan energi terbarukan sebesar 7,7 persen pada 2018 dan meningkat menjadi 23,7 persen pada 2025,” jelasnya.

Namun, DPP LDII menilai ratifikasi ini juga harus dibarengi dengan kebijakan energi yang proenergi terbarukan. Pemerintah juga harus melihat energi sebagai kebutuhan pokok berdampingan dengan sandang, pangan, dan papan.

“Energi tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan pokok. Bila pemerintah memandang energi sebagai kebutuhan pokok, maka kebijakan terhadap energi terbarukan selalu memikirkan jangka panjang, termasuk dalam pemberian subsidi,” tegas Pras panggilan akrabnya.

Lebih jauh dijelaskan, DPP LDII mengingatkan kepada siapapun capres yang memenangi Pilpres 2019 nantinya, agar benar-benar memperhatikan Paris Agreement mengenai perubahan iklim yang mengharuskan Indonesia mampu menggunakan energi terbarukan sebesar 23,7 persen dari total bauran energi nasional. Pasalnya, presiden yang terpilih pada 2019, masa jabatannya berakhir pada 2024.

“Bila presiden yang terpilih nanti gagal mewujudkan target dari Paris Agreement, sama halnya mempermalukan bangsa dan negara Indonesia dalam pergaulan internasional. Belum lagi sanksi moral dan embargo bagi produk-produk ekspor Indonesia,” imbuhnya.

Untuk membantu pemerintah dalam pencapaian target penggunaan energi terbarukan, DPP LDII mendorong warganya untuk berinovasi memanfaatkan matahari, angin, dan air untuk sumber energi.

Salah satu contoh karya warga LDII dalam memanfaatkan energi terbarukan, berupa pembangkit listrik mikrohidro, yang mampu menghasilkan listrik sebesar 250 kilowatt. Listrik tersebut dipergunakan untuk keperluan pengolahan teh di pabrik teh Jamus, Ngawi, Jawa Timur.

Dari penggunaan listrik mikrohidro itu, pabrik teh Jamus mampu menghemat 52 persen biaya produksi. Listrik tersebut juga digunakan untuk
menerangi jalan pedesaan di sekitar pabrik teh tersebut. (qrf)