Presiden Jokowi : Pembagian Sertifikat Tanah Masyarakat Bukan Mengada-ada

oleh
Presiden Joko Widodo saat membagikan sertifikat tanah untuk masyarakat dalam kunjungan kerjanya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (26/3/2018) (Foto : Biro Setpres)

JAKARTA, KILASKALBAR.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa kebijakan penyerahan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di seluruh Indonesia bukanlah hal yang mengada-ada. 

Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat menyerahkan sertifikat secara langsung di GOR Rudy Resnawan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (26/3/2018).

Pemerintah, sebut Jokowi memastikan betul bahwa sertifikat yang diserahkan itu diterima dan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat pemilik lahan di seluruh Indonesia.

“Sertifikat yang sudah diserahkan diangkat tinggi-tinggi, supaya kelihatan semuanya bahwa sertifikat sudah diserahkan dan betul-betul sertifikat ini sudah menjadi milik bapapk dan sekalian, dan bukan pengibulan,” kata Jokowi, Senin (26/3/2018).

Dalam sambutannya dalam acara itu, Jokowi sempat menyinggung terkait tuduhan pihak tertentu yang mengatakan bahwa kebijakan tersebut adalah pembohongan semata.

“Karena ada yang ngomong pembagian sertifikat itu pengibulan. Tidak ada itu, sertifikat ini betul-betul sudah diserahkan kepada masyarakat,” tegas Jokowi.

Dalam kunjungan kerja di Banjarbaru, Jokowi membagikan sebanyak 3.630 sertifikat hak atas tanah diserahkan langsung kepada masyarakat penerima sertifikat. 

Para penerima sertifikat ini datang dari sejumlah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan, diantaranya Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyampaikan pandangannya terkait ketimpangan atas penguasaan lahan yang saat ini terjadi di Indonesia.

Jokowi menekankan, bahwa pemberian izin kepemilikan dan pembukaan lahan bagi segelintir pengusaha besar tidak diberikan olehnya selama memegang tampuk kepemimpinan.

“Memang ada ketimpangan. Tapi harus mengerti bahwa distribusi itu (kepada pengusaha besar) bukan saya yang melakukan. Itu yang saya tidak mau, kita membagi saja tidak,” ucapnya.

Program percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah merupakan bagian dari reforma agraria yang dicanangkan pemerintah, yang salah satunya dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia ini. 

Melalui, program tersebut, masyarakat kini dapat memiliki bukti pengakuan hukum atas tanah yang mereka miliki.

“Setiap saya ke daerah selalu keluhannya sengketa lahan. Kenapa ada? Karena pemegang lahan tidak memiliki bukti hak atas tanah yang namanya sertifikat,” kata Jokowi. 

“Kalau sudah pegang ini (sertifikat) tidak ada orang lain yang berani,” tutupnya. (Biro Setpres)