Presiden Jokowi Minta Penyediaan Rumah untuk ASN, TNI dan Polri Dipercepat

oleh -908 views
Presiden Joko Widodo saat membagikan sertifikat tanah untuk masyarakat dalam kunjungan kerjanya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (26/3/2018) (Foto : Biro Setpres)

JAKARTA, KILASKALBAR.com – Presiden Joko Widodo meminta untuk diperhatikan penyediaan perumahan yang layak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI dan anggota Polri bisa dipercepat.

Berdasarkan laporan yang diterima Jokowi, saat ini terdapat 945.000 ASN, 275.000 prajurit TNI, dan 360.000 anggota Polri yang belum memiliki rumah yang sifatnya permanen.

Terkait langkah-langkah terobosan dari sisi pembiayaan, Jokowi sengaja mengundang Ketua Dewan Komisioner OJK, Dirut bank-bank BUMN, Dirut Bank DKI dan Bank Jabar Banten (BJB), Asabri (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), serta Taspen (Tabungan Asuransi Pegawai Negeri) untuk membicarakan masalah tersebut.

“Terutama dengan memanfaatkan dana non-anggaran pemerintah, sehingga ada tambahan alternatif model pembiayaan di luar skema pembiayaan perumahan yang sudah ada,” kata Jokowi, Senin (16/4/2018)

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas mengenai Penyediaan Rumah bagi ASN, TNI, dan Polri, di Kantor Presiden Jakarta, Senin sore.

Dengan langkah terobosan terutama dari sisi pembiayaan ini, Jokowi berharap penyediaan perumahan bagi ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri bisa dipercepat.

Sehingga mereka bisa terpenuhi kebutuhan pokoknya dan kemudian semakin berkonsentrasi dalam bekerja.

“Serta mendorong efek ganda bagi pertumbuhan ekonomi negara,” katanya.

Jokowi mengatakan, dalam 3 tahun terakhir pemerintah bukan hanya melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, seperti pelabuhan, bandara, bendungan, listrik, dan jalan di seluruh pelosok tanah air saja, tetapi pemerintah juga melakukan percepatan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat.

Untuk tahun 2018 ini, Jokowi meminta Kementerian PUPR untuk terus mengejar target penyediaan perumahan bagi rakyat, sehingga secara bertahap bisa menurunkan backlog atau selisih pasokan dan permintaan rumah yang mencapai 11,4 juta. (*/Setpres/Noy)