Pemerintah Targetkan Belanja Rp 823 Triliun Pada RAPBN 2019

oleh
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (foto : setkab.go.id)

JAKARTA, KILASKALBAR.com – Pemerintah menargetkan angka defisit bisa ditekan kurang dari 2 persen dari Gross Domestic Product (GDP) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019 mendatang.

Target tersebut dengan asumsi GDP tahun 2019 naik cukup besar yaitu di atas Rp16.000 triliun.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan  Sri Mulyani Indrawati usai Sidang Kabinet Paripurna tentang Ketersediaan Anggaran dan Pagu Indikatif Tahun 2018, serta Prioritas Nasional Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/4/2018).

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani mengingatkan untuk berhati-hati dalam menetapkan target untuk pajak.

“Maka kita harus secara hati-hati menetapkan target untuk pajak, yaitu tax ratio-nya maupun defisitnya,” kata Sri Mulyani seperti yang dilansir dari laman Sektretariat Kabinet, Senin (9/4/2018).

Pemerintah, ungkap Ari Mulyani, akan berusaha untuk mendesain RAPBN 2019 yang dari sisi satu adalah tetap memberikan stimulus dan support terhadap perekonomian dan perbaikan sosial.

Namun tidak menciptakan beban yang terlalu besar sehingga menimbulkan pengaruh terhadap persepsi maupun kredibilitas dari APBN.

Oleh karena itu, Sri Mulyani menargetkan untuk tahun 2019, total penerimaan negara akan meningkat, antara 7,6 persen hingga 13 persen.

“Sementara dari sisi belanja negara, untuk belanja pemerintah pusat akan naik sekitar 7,3 persen dan untuk belanja ke daerah termasuk untuk transfer Dana Desa akan didesain ada kenaikan sekitar 8,3 persen,” katanya.

“Itu semuanya masih di dalam hitungan pagu indikatif. Kita akan membelanjakan lebih dari Rp823 triliun kalau tidak salah untuk kementerian/lembaga (K/L), dimana untuk program-program yang disebut prioritas oleh Bapak Presiden pendidikan, kesehatan, vokasi kemudian untuk sosial kita akan fokuskan,” ungkap Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, alokasi infrastruktur, terutama untuk kementerian seperti Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan akan tetap dilakukan pada level yang relatif konstan.

Kementerian tersebut sekarang akan melakukan berbagai macam inisiatif melalui KPPU.

Sehingga anggaran untuk belanja modalnya akan tetap meningkat, sedangkan ruang fiskalnya, menurut Menkeu, akan dipakai lebih banyak kepada kepada belanja sosial dan pendidikan. (Setkab/*/Noy)