Norsan: Kalbar Butuh Transformasi Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan
Gubernur Kalbar, Ria Norsan
KILASKALBAR – Gubernur Kalbar Ria Norsan bersama Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026, Senin (5/5/2025).
Acara ini menjadi langkah awal penting dalam menyusun arah pembangunan Kalbar lima tahun ke depan.
Dalam sambutannya, Gubernur Norsan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.
“Dengan kerja sama yang solid, kita bisa mewujudkan Kalbar yang adil, demokratis, religius, sejahtera, dan berwawasan lingkungan,” ungkapnya.
Sebagai provinsi terluas kedua di Indonesia dengan garis perbatasan sepanjang 966 kilometer, Kalbar memiliki posisi strategis sekaligus tantangan tersendiri.
“Infrastruktur, pelayanan publik, hingga kualitas SDM harus terus ditingkatkan agar kita tidak tertinggal,” ujarnya.
Salah satu capaian yang membanggakan adalah keberhasilan Kalbar keluar dari zona IPM sedang ke zona tinggi, bahkan mencatat pertumbuhan IPM tertinggi di Kalimantan.
Norsan optimistis, dengan kolaborasi yang kuat, IPM Kalbar bisa terus melaju.
Namun, tantangan tetap ada. Ketergantungan ekonomi pada sektor ekstraktif, rendahnya kemantapan jalan provinsi, hingga desa-desa yang belum tersambung internet menjadi perhatian serius.
“Kita perlu transformasi ekonomi yang ramah lingkungan dan pembangunan yang merata,” jelasnya.
Rencana pembangunan Kalbar hingga 2029 mencakup berbagai prioritas, mulai dari pendidikan, penguatan ekonomi hijau, hingga pengembangan destinasi wisata.
Beberapa program yang disorot antara lain bantuan pendidikan untuk siswa sekolah swasta, pengembangan creative hub, hingga lumbung pangan daerah dan kawasan konservasi.
Untuk tahun 2026, pembangunan difokuskan pada pemerataan infrastruktur dasar, peningkatan layanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.
Pemprov Kalbar juga berkomitmen mendukung program nasional seperti makan bergizi gratis, rumah subsidi, dan sekolah rakyat.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kalbar Mahmuda menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen, melainkan pedoman strategis yang harus mengakar pada kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan nasional.
Dukungan dari pemerintah pusat juga mengalir.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, dalam sambutannya secara daring menyebut Kalbar sebagai salah satu provinsi yang menunjukkan komitmen kuat terhadap pembangunan jangka panjang nasional.
Ia menyebutkan, Musrenbang menjadi momen penting untuk menyatukan visi dan langkah, baik dari pusat hingga daerah.
“Transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola harus menjadi landasan kita dalam menyongsong masa depan,” ujarnya.
Dengan semangat gotong royong, Kalbar kini bersiap menapaki langkah besar menuju 2029 – membawa harapan, perubahan, dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warganya.
