Tren Deportasi Pekerja Migran Indonesia dari Malaysia Masih Tinggi

oleh -934 views
Petugas di Dinas Sosial Provinsi Kalbar mendata pekerja migran Indonesia yang dideportasi dari Malaysia, Jumat (27/4/2018) malam.

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Deportasi 48 pekerja migran Indonesia (PMI) dari Kuching-Sarawak, Jumat (27/4/2018), menambah daftar masalah warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di negeri jiran Malaysia.

“Dari Januari (2018) hingga detik ini, deportasi sebanyak 631 orang, repatriasi 55 orang, terlantar 16 orang, dan depresi 1 orang,” ujar Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pontianak, Ahnas, kepada KILASKALBAR.com di Pontianak, Jumat (27/4/2018) malam.

Ahnas mengatakan, pendeportasian 48 PMI oleh Depot Imigresen Semua, Kuching-Sarawak, dikarenakan permasalahan dokumen kerja yang tidak lengkap.

“23 orang merupakan warga Kalbar. Kemudian 25 dari luar Kalimantan Barat yang terdiri dari DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Sulawesi Selatan, NTB dan NTT,” sebutnya.

Baca juga: 48 Pekerja Migran Indonesia Dideportasi dari Malaysia

Ia menuturkan, pada tahun lalu, kasus deportasi WNI dari Malaysia, sekitar 2.600-an. Tahun ini, BP3TKI terus berupaya menekan angka tersebut agar bisa turun. Akan tetapi, bila melihat tren, jumlahnya tidak menutup kemungkinan besar.

“Tapi ini lihat trennya sekarang saja deportasi kita sudah mencapai 590 orang sampai dengan sekarang. Itu artinya, trennya masih banyak. Belum lagi misalnya masa-masa (jelang) lebaran ini kan biasanya banyak dideportasi,” terangnya.

Ia menjelaskan, ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat masih tergiur bekerja ke luar negeri tanpa dokumen lengkap. Pertama, faktor ekonomi.

“Desakan ekonomi yang kuat, yang mengharuskan mereka bekerja ke luar negeri. Kedua, biasanya kebiasaan mereka tergiur dengan kondisi riil di lapangan, tetangga kanan kiri yang bekerja di luar negeri sukses,” sebutnya.

“Yang ketiga, memang karena faktor penipuan. Karena ditipu untuk bekerja ke luar negeri tanpa diketahui, sehingga menjadi pekerja-pekerja ilegal di luar neger,” terangnya.

Untuk menghambat warga yang masih ingin bekerja ke luar negeri melalui jalur ilegal, BP3TKI telah memiliki tim penanggulangan PMI bermasalah.

Anggota tim ini terdiri dari BP3TKI, Dinas Tenaga Kerja, dan dinas-dinas terkait lainnya serta pihak kepolisian.

“Itu adalah yang sekarang ini mencoba untuk bagaimana kita bisa menyetop terkait dengan keberangkatan PMI yang bermasalah itu,” jelas Ahnas.

“Harapan kita ke depan adalah dengan pendekatan tawaran kerja secara resmi. Begitu kita tangkap, kita tawarkan dengan pekerjaan,” pungkasnya. (qrf)