Penggusuran Rumah Hj Ilma Dinilai Tak Hormati Proses Hukum

oleh -605 views

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Penggusuran rumah dan tanam tumbuh milik Hj Ilma di kawasan Pantai Kura-Kura, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang oleh Satpol PP setempat, disesali pihak kuasa hukum. Kuasa hukum menilai tindakan ini merupakan arogansi sepihak.

“Kami meminta keadilan, kepada pemerintah setempat agar mempertimbangkan kembali penggusuran ini. Ini masih berproses di PTUN, semestinya harus menunggu hingga ada keputusan hukum tetap,” kata kuasa hukum Hj Ilma, Daniel Edward Tangkau dalam keterangan persnya, kemarin.

Daniel menjelaskan, persoalan hukum tersebut berawal ketika pihak perusahaan yakni PT GCL Indo Tenaga, mengingkari kesepakatan untuk membayar ganti rugi lahan sebesar Rp900 juta kepada Hj Ilma yang sudah menempati lahan itu sejak tahun 1960-an tersebut.

Tanah Hj Ilma tersebut, termasuk dalam lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang tengah dikerjakan oleh PT GCL Indo Tenaga.

“Kami tidak menghalangi pembangunan PLTU di kawasan Pantai Kura-Kura tersebut, tetapi tolong hormati proses hukum yang sedang berlangsung, sehingga tidak terkesan hukum hanya tajam pada masyarakat kecil, seperti klien kami ini,” ungkapnya.

Dia menambahkan, proses sengketa tanah seluas kurang lebih tiga hektare milik kliennya saat ini masih dalam proses peradilan di PTUN Pontianak. Dengan demikian, penggisuran secara paksa tersebut jelas-jelas melanggar hukum yang berlaku.

Berdasarkan SKT milik Hj Ilma, dia pun mengajukan gugatan di PTUN. Selain itu, pihaknya pun mempertanyakan pihak BPN yang mengeluarkan HGB di atas lahan milik Hj Ilma tersebut.

Daniel meminta, Pemerintah Kabupaten Bengkayang agar menghormati perkara sengketa tanah yang juga proses hukumnya tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Bengkayang tersebut. (*)

Kuasa hukum Hj Ilma, Daniel Edward Tangkau saat memperlihatkan foto-foto penggusuran