Tuntutan 2 Tahun dari Kejari Sintang untuk Terdakwa Perdagangan Sisik Trenggiling Dinilai Ringan

oleh -1.323 views
Sisik trenggiling kering.

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Direktur Eksekutif Yayasan Planet Indonesia (YPI) Internasional, Adam Muller menilai, tuntutan hukuman 2 tahun penjara terhadap dua terdakwa perdagangan sisik trenggiling, Ps (25) dan Jn (27), dari pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sintang, masih terbilang rendah.

“Menurut saya itu lumayan, tapi masih termasuk rendah,” ujarnya kepada awak media di Pontianak belum lama ini.

Diketahui, Kejari Sintang akan menuntut dua terdakwa dengan tuntutan 2 tahun penjara. Namun, usulan tuntutan itu baru masuk ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar yang selanjutnya pihak Kejati akan memberikan petunjuk berapa tuntutan yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Sintang.

Saat ini, dua terdakwa masih dalam proses disidangkan di PN Sintang. Terdakwa ditangkap saat akan melakukan transaksi jual beli sisik trenggiling ke seseorang yang belum diketahui identitasnya, karena berhasil kabur saat akan ditangkap.

Tuntutan 2 tahun penjara dinilai rendah, karena menurut Adam, selain belum memberikan efek jera, trenggiling merupakan satwa jenis mamalia nomor satu di dunia yang terancam punah akibat perdagangan satwa.

Baca juga: Kejari Sintang Tunggu Petunjuk Kejati soal Tuntutan Terdakwa Perdagangan Sisik Trenggiling di Nanga Pinoh

“Trenggiling ini salah satu spesies di dunia yang paling terancam punah di dalam perdagangan satwa. Kalau mamalia, nomor satu di dunia untui jumlah ekor per tahun yang mati dan dijualbelikan,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, Indonesia adalah salah satu negara sumber pemintaan perdagangan trenggiling. Perdagangan internasional trenggiling ini di antaranya dikirim ke China, Vietnam dan negara lainnya.

“Indonesia sebagai negara sumber. Sebenarnya trenggiling itu satwa yang sangat istimewa, sangat unik di Indonesia. Jadi saya pikir karena itu, ya (hukumannya) harus lebih berat dari (2 tahun) itu,” terangnya.

“Kalau bisa lebih dekat 5 atau 6 tahun dan dipenjara dan denda lebih dekat Rp 100 juta, itu lebih cocok. Karena trenggiling memang terancam punah. Ini waktu terakhir kita untuk selamatkan spesies itu,” kata dia.

Adam menegaskan, yayasannya siap mengawal dan mendorong agar JPU Kejari Sintang bisa menambah tuntutannya lebih berat.

“YPI siap untuk itu. Dan itu memang kita berkomitmen untuk kerjasama dengan kejaksaan juga pihak pemerintah yang lain, seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Gakkum atau SPORC. Supaya bukan hanya waktu kasus itu naik ke kejaksaan, tapi siklus itu dari tingkat lapangan sampai kasus itu naik ke kejaksaan kita mau kerja dengan pihak pemerintah,” katanya.

Minimal 3,5 Tahun
Senada dengan Yayasan Planet Indonesia Internasional, praktisi hukum, Syahri menilai tuntutan dari Kejari Sintang ke dua terdakwa tersebut itu ringan.

“Ndak sesuai. Karena ini terkait dua aspek. Pertama tujuan pemidanaan, dan yang kedua kerugian ekologi,” katanya.

Ia menjelaskan, tujuan pemidanaan itu agar pelaku jera berbuat kembali tindak pidana yang telah dilakukannnya. Selain itu, supaya orang lain yang ingin melakukan tindak pidana yang sama, takut untuk melakukan.

Berkenaan dengan kerugian di bidang ekologi. Kata Syahri, hal ini tidak cuma terhadap ekosistem, tapi juga berdampak pada upaya rehabilitasi yang memerlukan biaya yang tidak sedikit.

“Makanya kalau dituntut rendah dengan denda misalnya 2 juta, sejuta, itu tidak cukup untuk memperbaiki ekologinya. Tidak bisa. Jadi memang kalau menurut saya dituntut 3 tahun setengah, pas. Dua aspek itu tadi pertimbangannya,” kata dia.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data dari sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) di beberapa pengadilan di Kalbar, tuntutan terhadap perkara tindak pidana sisik trenggiling ataupun satwa liar lainnya di Kalbar ini sangat ringan dan dendanya cukup rendah.

“Kita menemukan kalau di Kalbar ini tuntutannya rendah, paling tinggi setahun. Jadi ada yang dua bulan, lima bulan, ada denda sejuta. Kan rendah, terlalu rendah,” ungkapnya.

“Kenapa mesti diberi tuntutan yang tinggi, karena sekarang ini tindak pidana satwa liar semakin marak. Dan kalau khusus trenggiling itu sudah benar-benar terancam punah, sehingga sudah menjadi pembahasan internasional, bahwa trenggiling ini harus dilindungi dan ditindak tegas. Pengaruhnya ke sana,” tutup Syahri. (qrf)