Komunitas Peduli Bumi Lestari Minta Pelaku Perdagangan Sisik Trenggiling di Melawi Dihukum Berat

oleh -1.164 views
Koordinator KPBL Heri Kurniawan di Kejari Sintang.

SINTANG, KILASKALBAR.com – Komunitas Peduli Bumi Lestari (KPBL) meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Sintang, Kalimantan Barat untuk memberikan tuntutan maksimal kepada dua tersangka kasus perdagangan sisik trenggiling, yakni Ps (25) dan Jn (27).

Kedua tersangka yang ditangkap saat akan melakukan transaksi di sebuah rumah makan di Jalan Raya Sintang-Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi saat ini berstatus terdakwa. Keduanya telah menjalani sidang pertama beragendakan dakwaan di Pengadilan Negeri (PN) Sintang, dengan nomor perkara 261/Pid.B/LH/2018 dan 262/Pid.B/LH/2018, Rabu (8/8/2018) lalu.

“Kita mendorong jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Sintang untuk memberikan tuntutan maksimal pidana penjara kepada terdakwa,” ujar Koordinator KPBL Heri Kurniawan di Kantor Kejari Sintang, Kamis (16/8/2018).

Permintaan yang sama disampaikan Heri ke pihak PN Sintang. Ia berharap majelis hakim menjatuhkan vonis sesuai dengan tuntutan JPU.

Heri mengungkapkan, tujuan KPBL meminta hukuman berat agar dapat memberikan efek jera baik bagi terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tindak melakukan pelanggaran hukum yang serupa.

Alasannya, trenggiling merupakan satwa yang sangat dilindungi. Keberadaannya terancam punah. Tidak hanya di Indonesia, isu ini sudah menjadi perhatian dunia internasional.

“Pada konferensi ke-17 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) di Johannesburg tahun 2016, telah membuat keputusan bahwa trenggiling telah dinaikkan statusnya dari Appendiks II menjadi Appendiks I. Hal ini berarti bahwa spesies trenggiling dilarang keras untuk diperdagangkan dalam bentuk apapun,” kata Heri.

Lebih lanjut, keputusan tersebut didasarkan pada fakta, satwa bernama latin manis javanica ini telah menjadi spesies yang terancam punah akibat dari masifnya perdagangan trenggiling baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Berdasarkan laporan dari IUCN, September 2017 diperoleh data perdagangan ilegal trenggiling dalam rentang waktu dari tahun 1999 sampai dengan 2017 diperkirakan sebesar 91.899 ekor, yang melibatkan rute perdagangan dari berbagai negara yang meliputi Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika,” ungkapnya Heri.

Heri mengatakan, keputusan CITES mengenai trenggiling juga sudah dikaji oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Kepala Pusat Penelitian Biologi LIPI, sesuai dengan surat Nomor B.2230/IPH.1/KS.02.04/V/2018 tanggal 4 Mei 2018 perihal Rekomendasi Revisi Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, memberikan pertimbangan untuk jenis tumbuhan dan satwa yang ditetapkan sebagai jenis yang dilindungi.

“Di mana dalam pertimbangan tersebut trenggiling masuk dalam kategori yang dilindungi, vide: Peraturan Menteri LH dan Kehutanan RI Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi,” ujar dia. (qrf)