Kementerian LHK Musnahkan 8 Truk Satwa Liar Hasil Kejahatan

oleh -984 views
Pemusnahan barang bukti sitaan yang dilakukan Kementerian LHK di Pelabuhan Ratu, Lebak, Banten (30/4/2018)

JAKARTA, KILASKALBAR.com – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), beserta para pihak yang peduli terhadap pelestarian tumbuhan dan satwa liar menyatakan komitmen dalam upaya oemberantasan kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa Liar.

Komitmen tersebut salah satunya dengan dengan melakukan pemusnahan barang rampasan dan barang serahan masyarakat sebanyak 8 truk, di Pelabuhan Ratu, Lebak, Banten, Senin (30/4/2018)

Direktur Jenderal Penegakkan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani, mengatakan barang bukti tersebut dimusnahkan menggunakan teknologi thermal khususnya dengan menggunakan Kiln Semen untuk mengurangi emisi gas hasil pembakaran.

Barang yang dimusnahkan tersebut, berupa opsetan satwa sebanyak 117 ekor, kerapas kura-kura 213 karung, sisik trenggiling 248 kg, kulit reptil 6.168 lembar, serta bagian tubuh satwa liar 366 buah (kepala, tanduk, kuku, bentuk lainnya), 14 lembar kulit (harimau, macan tutul, beruang), 66 potongan tanduk rusa, 16 dus kerapas.

“Kejahatan perdagangan illegal tumbuhan dan satwa liar saat ini sudah sangat serius dan menjadi perhatian negara-negara dunia,” ujar Rasio seperti dikutip dalam siaran persnya, Senin.

“Tercatat sudah 187 kasus terkait tumbuhan dan satwa liar yang sudah KLHK tangani selama 3 tahun terakhir dengan berhasil menyita 12.966 satwa dan 10.233 bagian satwa sebagai barang bukti”, tambahnya.

Dari berbagai kasus yang ditangani, sebut Rasio, terdapat beragam aktor yang terlibat termasuk sindikat internasional.

UNODC (United Nation on Drugs and Crime) mencatat, kejahatan satwa liar masuk dalam kategori kejahatan transnasional yang terorganisir sehingga menjadikan kejahatan ini sebagai kejahatan serius.

Kejahatan satwa liar, sambung Rasio, merupakan kejahatan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dimana melibatkan pelaku di tingkat lapangan sampai dengan pemodal bahkan oknum aparat.

Sehingga kejahatan ini sangat sulit untuk diberantas.

“Kejahatan satwa liar bukan hanya terkait nilai ekonomi saja, tetapi nilai konservasi dan nilai lingkungan yang tidak bisa diukur secara ekonomi,” katanya.

“Di Indonesia sendiri kejahatan satwa liar menduduki peringkat ketiga setelah kejahatan narkoba dan perdagangan manusia dengan nilai transaksi hasil penelusuran PPATK diperkirakan lebih dari 13 trilliun per tahun dan nilainya terus meningkat”, sambung Rasio.

Berbasis Teknologi Informasi

Untuk penguatan upaya pemberantasan kejahatan tumbuhan dan satwa yang dilindungi tersebut, saat ini KLHK sedang memperkuat sistem surveillance dan intelijen berbasiskan Teknologi Informasi.

Termasuk pemantauan perdagangan satwa illegal secara online melalui Cyber Patrol, membangun sistem pemantauan kerawanan keamanan hutan (Spartan) terpadu dan terintegrasi dengan Center of Intelligence Penegakan Hukum LHK.

“Spartan akan digunakan oleh petugas-petugas yang berada di lapangan untuk memonitor kondisi kawasan hutan. Melalui Spartan ini, diharapkan kondisi kawasan dapat dilaporkan secara langsung ke KLHK dan instansi terkait lainnya, sehingga langkah penanganan dapat dilakukan lebih cepat,” ungkapnya.

Penegakan hukum multidoor untuk kejahatan TSL, sebut Rasio, menjadi salah satu prioritas KLHK guna meningkatkan efek jera bagi pelaku kejahatan perburuan dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar.

“Disamping itu untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum, KLHK memperkuat jaringan penegakan hukum dengan pihak kepolisian, kejaksaan dan INTERPOL serta peningkatan kapasitas penyidikan dan pengamanan,” jelasnya.

“KLHK akan terus melakukan operasi-operasi penindakan terhadap perburuan dan perdagangan illegal TSL ini bersama dengan aparat hukum lainnya,” tambah Rasio.

Untuk itu, menurutnya diperlukan langkah-langkah kerja bersama seluruh pihak, kementerian/lembaga, CSO, Akademisi pada tingkat nasional dan kerja sama antar negara dan lembaga internasional lainnya untuk memerangi kejahatan trans nasional yang serius. (*/Noy)