Hadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026, Presiden Prabowo Tegaskan Kepala Daerah Harus Berpihak Pada Rakyat

KILASKALBAR – Pemerintah Pusat menekankan pentingnya stabilitas nasional serta kepemimpinan Kepala Daerah yang mengutamakan kepentingan rakyat yang disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, bertempat di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).Rakornas ini dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, serta diikuti oleh 4.011 peserta yang terdiri dari pimpinan kementerian dan lembaga negara, serta kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia termasuk Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan.

Kegiatan ini digelar sebagai upaya memperkuat keselarasan langkah antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjawab berbagai tantangan strategis nasional. Rakornas Tahun 2026 mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas Tahun 2045.”

Dalam laporannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Rakornas menghadirkan sejumlah narasumber kunci yang terbagi dalam tiga sesi pembahasan strategis.

“Pertama, sesi ekonomi dan investasi yang menghadirkan Menko Bidang Perekonomian serta Menteri Investasi/Kepala BKPM untuk membahas kebijakan ekonomi, investasi, dan hilirisasi energi. Kedua, sesi pangan dan kesejahteraan yang melibatkan Menko Bidang Pangan, Menteri Pertanian/Kepala Bappenas, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Badan Gizi Nasional dengan fokus pada swasembada pangan, Program Makan Bergizi Gratis, serta pengembangan Desa dan Kampung Nelayan Merah Putih. Ketiga, sesi hukum dan keamanan yang diisi Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Ketua KPK guna membahas pengawalan hukum terhadap program strategis Presiden,” jelas Tito.

Mendagri juga mengapresiasi tingginya kehadiran peserta Rakornas yang mencerminkan representasi lengkap struktur pemerintahan Indonesia, mulai dari unsur pusat, kepala daerah, legislatif daerah, hingga Forkopimda dan instansi vertikal.

Puncak acara ditandai dengan pernyataan komitmen bersama seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah. Di hadapan Presiden, ribuan peserta menyatakan kesiapan untuk tidak hanya bergerak, tetapi “melompat” demi percepatan pembangunan nasional.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya menegaskan bahwa masyarakat tidak menyukai pemimpin yang hanya memikirkan kepentingan pribadi.

“Masyarakat Indonesia menginginkan pemimpin yang adil, jujur, dan benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat. Saudara-saudara adalah harapan rakyat,” tegas Presiden.

Presiden juga mengingatkan para kepala daerah agar menjadi pemimpin yang waspada, memahami situasi, serta mampu membaca dinamika yang berkembang, demi menjaga stabilitas dan kedaulatan bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut meluncurkan Gerakan “Indonesia Asri”, sekaligus menginstruksikan seluruh pimpinan lembaga negara dan kepala daerah untuk turun langsung menangani persoalan sampah secara masif dan berkelanjutan.

“Sampah adalah bencana dan ancaman serius bagi lingkungan serta kesehatan masyarakat. Ini bukan lagi persoalan wacana, tetapi harus ditangani bersama secara nyata,” tegas Presiden.

Usai mengikuti Rakornas, Gubernur Kalbar Ria Norsan menyampaikan bahwa arahan Presiden menekankan etika bernegara dan dedikasi total seorang pemimpin kepada rakyat.

“Inti arahan Presiden adalah bahwa dedikasi kepada rakyat merupakan harga mati bagi setiap pemimpin di daerah,” ujar Ria Norsan.

Selain itu, stabilitas nasional juga menjadi poin krusial yang ditekankan Presiden. Menurutnya, negara yang kuat memerlukan stabilitas yang kokoh agar tidak mudah terpengaruh oleh tekanan dari pihak luar.

“Keamanan dan ketertiban di daerah merupakan fondasi utama dalam menjaga kedaulatan bangsa di tingkat internasional,” tambahnya.

Meski sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai telah berjalan dengan baik, Presiden mengakui masih terdapat sejumlah celah yang perlu dibenahi, khususnya terkait sinkronisasi kebijakan dan regulasi yang masih tumpang tindih antara pusat dan daerah. (dk)