Gubernur Ria Norsan Tutup Rakor DAD Kalbar 2025, Setujui Dukungan Operasional dan Pengelolaan Rumah Radakng
KILASKALBAR — Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menutup Rapat Koordinasi Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 yang digelar di Hotel Kini, Pontianak, Sabtu (6/12/2025). Dalam penutupan tersebut, gubernur menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti dua isu strategis yang disampaikan Ketua DAD, yakni dukungan biaya operasional organisasi dan pengelolaan Rumah Radakng.
Ria Norsan menyatakan persetujuannya untuk memberikan dukungan biaya operasional kepada DAD agar roda organisasi dapat berjalan dengan baik. Ia menegaskan bantuan tersebut diperuntukkan bagi kepentingan operasional organisasi, bukan untuk kebutuhan pribadi, dan tetap harus memenuhi ketentuan administratif yang berlaku.
Meski demikian, gubernur mengingatkan agar pengelolaan organisasi dilakukan secara hati-hati dan persoalan internal diselesaikan melalui mekanisme internal tanpa perlu dibawa ke media sosial yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Selain itu, Gubernur Norsan juga merespons isu pengelolaan Rumah Radakng, rumah adat terbesar di Kalimantan Barat, yang saat ini masih berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalbar. Ia menyatakan dukungan penuh agar Rumah Radakng dapat dikelola sepenuhnya oleh DAD setelah regulasi dinyatakan tidak bermasalah, dengan target pengalihan pengelolaan pada Januari mendatang.
Dalam sambutannya, Norsan turut menekankan pentingnya persatuan masyarakat Kalimantan Barat yang terdiri dari tiga suku besar—Melayu, Dayak, dan Tionghoa—serta 24 paguyuban etnis lainnya. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keharmonisan dan menyelesaikan persoalan melalui musyawarah mufakat demi menjaga stabilitas daerah.
Di akhir sambutan, Gubernur Ria Norsan juga menyinggung rencananya menyampaikan isu strategis terkait lahan sosial atau hutan sosial kepada Mayjen TNI Edi Kristanto dari Agrinas. Ia menegaskan komitmennya memperjuangkan agar lahan dua hektare yang dimanfaatkan masyarakat untuk kebun sawit tidak diganggu karena menjadi sumber mata pencaharian utama warga.
Rapat koordinasi tersebut ditutup dengan pesan gubernur tentang pentingnya komunikasi yang baik, kebersamaan, serta kerja kolaboratif dalam membangun Kalimantan Barat yang aman, harmonis, dan maju.
