Gubernur Norsan Tegaskan Siaga Penuh Hadapi Ancaman Karhutla di Kalbar
PONTIANAK, KILASKALBAR – “Kita harus siaga penuh.” Demikian penegasan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (1/8/2025).
Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Kalbar Harisson, serta bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat.
Dalam arahannya, Gubernur Norsan menegaskan bahwa Kalbar harus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama karena prediksi BMKG menunjukkan curah hujan yang sangat rendah pada periode Juli hingga September 2025.
“Musim kemarau kali ini rawan karhutla, dan karena itu kami telah menetapkan status siaga darurat bencana asap,” ujar Norsan.
Ia menjelaskan bahwa strategi pengendalian karhutla di Kalbar meliputi sosialisasi kepada masyarakat, patroli terpadu, pemadaman darat dan udara, serta penguatan kesiapsiagaan personel dan peralatan di lapangan.
“Kami telah membentuk komando satgas bencana asap dan terus memperkuat koordinasi lintas sektor,” tegasnya.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penanggulangan karhutla, termasuk TNI/Polri, BPBD, Manggala Agni, dan unsur masyarakat. Ia meminta dukungan berkelanjutan dari Kementerian LHK, BNPB, dan BMKG untuk memperkuat langkah penanganan di daerah.
“Pertemuan ini harus menjadi momentum untuk bergerak nyata, bersinergi, dan peduli lingkungan tanpa membakar hutan dan lahan,” kata Norsan.
Evaluasi dan Penguatan Langkah Nasional
Sementara itu, Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengendalian karhutla di seluruh Indonesia. Ia menyebut bahwa teknologi operasi modifikasi cuaca (OMC) dan water bombing terbukti efektif dalam menekan kebakaran sejak 2019.
“Luas kebakaran tahun lalu turun drastis dibanding 2019 yang mencapai 1,6 juta hektare,” ungkap Hanif.
Meski demikian, Kalimantan Barat masih termasuk dalam provinsi dengan tingkat kasus karhutla tertinggi. Berdasarkan data hingga akhir Juli 2025, sekitar 1.000 hektare lahan di Kalbar dilaporkan terbakar dari total hampir 9.000 hektare secara nasional.
Hanif menyampaikan bahwa enam perusahaan telah disegel karena terindikasi terlibat dalam kebakaran, sementara 20 perusahaan lainnya masih dalam proses verifikasi lapangan.
“Kami mendorong penegakan hukum lebih tegas. Angka 1.149 hektare itu harus ditelusuri tuntas,” tegasnya.
Menteri LHK juga memberikan apresiasi kepada Gubernur Norsan atas kepemimpinannya dalam penanggulangan karhutla, serta peran aktif aparat keamanan dan masyarakat.
“Namun pengawasan harus terus diperkuat dan tindakan hukum ditegakkan secara konsisten,” ujar Hanif menutup.
Dengan komitmen kuat antara pemerintah pusat dan daerah, Kalimantan Barat menegaskan kesiapannya untuk menghadapi musim kemarau dengan langkah-langkah terpadu dan berkelanjutan, demi mencegah terulangnya bencana asap lintas wilayah.
