Gubernur Norsan Soroti Jalur Tikus Perbatasan: Ancaman TPPO Mengintai PMI Kalbar
KILASKALBAR – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyatakan keprihatinannya terhadap maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah perbatasan Kalbar. Hal ini ia sampaikan dalam acara kunjungan kerja Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding dan Deklarasi Anti-TPPO di Aula Polda Kalbar, pada Jumat, 20 Juni 2025.
Norsan menegaskan pentingnya kolaborasi untuk menghentikan perlintasan tenaga kerja ilegal yang merugikan masyarakat.
“Kami dari Pemerintah Provinsi Kalbar menyambut baik kedatangan Pak Menteri. Ini momentum untuk memperingatkan kita agar lebih waspada dalam pengiriman tenaga kerja. Yang legal tidak masalah, tapi yang jadi persoalan adalah jalur-jalur tikus yang tanpa dokumen dan keterampilan,” kata Norsan.
Ia menjelaskan bahwa posisi Kalbar yang strategis berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, menjadi keunggulan sekaligus tantangan. Provinsi ini memiliki lima kabupaten perbatasan dan empat Pos Lintas Batas Negara (PLBN), namun masih terdapat banyak jalur tidak resmi yang kerap digunakan untuk mengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal.
“Hal ini membuat Kalbar rentan terhadap TPPO. Bahkan di Singkawang ditemukan kasus pengantin pesanan dari warga negara asing. Ini sangat memprihatinkan,” tambahnya.
Norsan juga melaporkan bahwa Kalbar menjadi wilayah transit bagi PMI yang dipulangkan dari luar negeri seperti Hong Kong dan Filipina. Mereka umumnya masuk kembali ke Indonesia lewat jalur darat melalui Sarawak. Namun, Kalbar belum memiliki shelter (rumah singgah) yang representatif untuk menampung mereka.
“Kami berharap Kementerian bisa bersinergi membangun shelter di Kalbar. Ini penting untuk perlindungan sementara PMI yang dipulangkan,” kata Norsan.
Gubernur menyampaikan apresiasi atas kerja keras aparat yang telah menangani 54 kasus TPPO dengan total 175 korban selama tahun 2024. Namun ia menegaskan bahwa akar persoalan TPPO tetap harus diberantas, yaitu kurangnya keterampilan dan dokumen tenaga kerja.
“Kita harus benahi ini dari hulu. Kalau tidak, korban akan terus berjatuhan,” tutupnya.
