APBD Kalbar Berpotensi Defisit, PMII Minta BPK Turun Memeriksa

oleh -1.881 views
PMII Kalbar.

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Selama lima tahun berturut-turut Pemprov Kalbar memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hal pengelolaan anggaran. Namun sayangnya, di pertengahan semester tahun 2018, hal ini dicederai dengan APBD Kalbar yang terancam defisit.

Pengurus Koordinator Cacabang (PKC) PMII Kalbar mempertanyakan hal itu.

“Kami telah membaca di media penjelasan Pj Gubernur Kalbar terkait APBD yang berpotensi defisit, salah satunya karena pembagian tunjangan hari raya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD,” kata Bahtiar, Biro Hukum dan Kajian Publik PKC PMII Kalbar, Senin (31/7/2018).

Baca juga: APBD Kalbar Berpotensi Defisit 600 M, Salah Satu Penyebab Pemberian THR Pegawai

Menurut Bahtiar, potensi APBD defisit harusnya bisa diprediksi jauh-jauh hari. Dalam pengelolaan anggaran, mestinya dari awal perencanaan sudah matang.

“Semestinya antara alokasi atau pagu belanja dengan pengeluaran sudah bisa diprediksi dari awal dan bahkan biasanya ada anggaran cadangan. Apa yang ingin kita bangun, sesuaikan anggaran yang kita punya dan melakukan kerja sama dengan DPRD,” ucapnya.

Karena bila itu yang dilakukan, lanjut dia, tidak akan ada masalah kalau anggaran yang ada betul tepat sasaran dan pembangunan disesuaikan dengan yang direncanakan.

Baca juga: APBD Berpotensi Defisit, Legislatif dan Eksekutif Kalbar akan Ambil Kebijakan Bersama

Bahtiar meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk turun langsung dan memeriksa terkait kondisi yang terjadi di Pemrov Kalbar.

“Jika kasus ini belum selesai, kami tidak segan turun jalan menyampaikan aspirasi masyarakat dengan mempertanyakan secara langsung kepada Pemrov Kalbar,” tutur Bahtiar tegas. (*/qrf)