Komisi IV DPR RI Akan Panggil Dinas Kelautan Kubu Raya dan Pertamina Soal Nelayan

oleh -1.581 views
Daniel Johan bersama nelayan Kecamatan Sungai Kakap, Kubu Raya, Minggu (29/7/2018).

KUBU RAYA, KILASKALBAR.com – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan menegaskan, akan memanggil Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Pertamina bila pada rapat koordinasi (rakor) terkait sulitnya nelayan mendapatkan BBM bersubsidi nanti kedua pihak tersebut tidak hadir.

“Kita panggil ke DPR. Kalau dipanggil DPR, wajib hadir,” ujarnya usai bertemu sejumlah nelayan yang menyampaikan keluhan di Pelabuhan Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Minggu (29/7/2018) sore.

Dalam pertemuan itu, nelayan di Kecamatan Sungai Kakap mengeluhkan aturan dari pemerintah sehingga nelayan sulit untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Pada kesempatan itu pula, Daniel langsung menghubungi Kepala Dinas Kelautan Kubu Raya melalui telepon, untuk mengkonfirmasi persoalan tersebut.

Baca juga: Bertahun-Tahun Nelayan Sungai Kakap Sulit Dapatkan BBM Bersubsidi

Daniel juga meminta Kepala Dinas Kelautan Kubu Raya untuk bertemu dengannya dan para nelayan dalam rakor yang dijadwalkan pada 11 Agustus mendatang.

“Permasalahan utama adalah hak-hak nelayan tidak diberikan oleh pihak terkait. Sehingga nanti tanggal 11 bulan Agustus kita secara resmi akan melakukan rakor mengundang kepala dinas terkait, bersama seluruh nelayan, bersama kepolisian, kejaksaan termasuk Pertamina dalam konteks BBM untuk nelayan,” katanya menjelaskan.

“Karena ini menyangkut perutnya masyarakat. Kalau mereka tidak melaut, sama saja membiarkan mereka tidak hidup,” ucapnya.

Selain BBM, permasalahan lain yakni sulitnya nelayan mendapatkan izin berlayar.

“Nggak usah sampai izin, bahkan nelayan yang 5 gross ton (GT) ke bawah agar hak-hak nelayan termasuk BBM misalkan ya, itu bisa diperoleh oleh nelayan kan harus tercatat di dinas terkait. Pencatatan pun dinas terkait tidak mau melakukan. Kalau memang kewajiban dinas tidak mau melakukan, nggak usah di dinas, bubarin saja,” katanya tegas.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengungkapkan, persoalan serupa sesungguhnya juga dialami nelayan di luar Kalbar.

“Sama urusannya. Cuma bedanya mungkin tidak sempat disuarakan saja di daerah-daerah lain,” tutur Wasekjen DPP PKB ini. (qrf)