Bertahun-Tahun Nelayan Sungai Kakap Sulit Dapatkan BBM Bersubsidi

oleh -1.734 views
Sejumlah nelayan di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya menyampaikan keluhan mereka ke Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan, Minggu (29/7/2018).

KUBU RAYA, KILASKALBAR.com – Nelayan di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat mengeluhkan bahan bakar minyak (BBM) yang sulit didapat untuk kepentingan melaut. Hal ini diungkapkan penasehat Aliansi Nelayan Kalbar, Bani Amin.

“Padahal mereka ada nelayan di bawah 5 gross ton (GT) yang terdaftar di Dinas Kelautan. Hak mereka mendapatkan itu, sampai sekarang sulit luar biasa,” ujarnya di Pelabuhan Sungai Kakap, Desa Sungai Kakap, bersama nelayan lainnya, Minggu (29/7/2018).

Kesulitan para nelayan mendapatkan BBM tidak hanya di wilayah Kubu Raya, tapi juga di daerah lainnya. Kata Bani, persoalan ini telah terjadi cukup lama.

“Terjadinya hampir tujuh tahun. Lima tahun yang kemarin itu sudah susah dapat. Katanya subsidi, tapi coba dicek di lapangan, susah mereka untuk mendapatkan harga subsidi,” katanya.

Lebih lanjut Bani menuturkan, saat ditanya ke dinas terkait maupun pihak Pertamina, alasannya bertele-tele bahkan membuat para nelayan bingung.

“Pertamina lemparnya ke dinas lagi, alasan mereka harus ada rekomendasi. Nah rekomendasi sendiri terhadap kapal-kapal itu dianggap menggunakan alat-alat yang tidak dilarang dan segala macam. Ada surat yang namanya izin berlayar, ada surat yang namanya laik operasional semacam itu,” ucapnya.

“Untuk mendapatkan dokumen-dokumen itukan harus memiliki surat izin penangkapan ikan. Untuk kapal-kapal di bawah itukan terdaftar, tidak harus ada SIPI (surat izin penangkapan ikan). Jadi aturan-aturan itu tidak jelas, dan tidak ada itikad pemerintah untuk bagaimana mengumpulkan kita masyarakat untuk berdialog,” kata dia.

Terhadap perseoalan tersebut, nelayan di Sungai Kakap pun menyampaikan keluhan mereka ke Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan, yang kebetulan datang ke Kalbar untuk menghadiri acara Pesparawi Nasional.

“Kebetulan Pak Daniel ada sebagai wakil kami yang ada di pusat, kita harapkan pertanyaan ada apa di balik itu kita minta dalam rakor tanggal 11 (Agustus) ini terbuka semua,” ujarnya.

“Kita minta pemerintah itu datang berdialog bersama kita, sebetulnya berapa sih riil kebutuhan BBM nelayan, nah sekarang tidak terjawab. Kita harus tanya itu, sebetulnya Kalbar mendapat berapa. Yang 10 GT mendapat berapa, di bawah 10 GT berapa, itu jawaban mereka (dinas-red) tidak ada,” katanya.

Akibat sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi, sekitar 1.400 lebih nelayan di Kecamatan Sungai Kakap.

“Termasuk kapal di bawah 10 gross ton. Bayangkan saja, kalau mereka menggunakan ABK dua, itu bisa sampai 4 ribuan tidak melaut. Kalau menanggung anak tiga, 12 ribu menganggur, kita mau jadi apa,” tutur Bani menyesalkan kebijakan pemerintah.

Selama ini, untuk pergi melaut para nelayan terpaksa membeli BBM secara liar.

“Beli liar, mencari ke mana-mana. Nah inikan harus ada kejelasan,” katanya. (qrf)