APBD Berpotensi Defisit, Legislatif dan Eksekutif Kalbar akan Ambil Kebijakan Bersama

oleh -1.849 views
Wakil Ketua DPRD Kalbar Suriansyah.

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar Suriansyah, angkat bicara persoalan defisitinya APBD tahun anggaran 2018 Kalbar yang mencapai Rp600 miliar.

Menurutnya, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama dengan DPRD Provinsi Kalbar akan melakukan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara).

“Pada hari ini DPRD Provinsi Kalbar melaksanakan rapat paripurna yang mana mendegarkan tanggapan KUA dan PPAS dari Pj Gubernur,” ujarnya di Kantor DPRD Kalbar, Senin (30/7/2018).

Nantinya, setelah tanggapan dari Pj Gubernur, pihak DPRD Kalbar akan membahas KUA dan PPAS akan melakukan penyesuaian kondisi yang terjadi pada APBD tahun 2018 yang mengalami defisit.

“Dengan adanya KUA dan PPAS ini akan dilakukan penyesuaian anggaran. Baik perubahan-perubahan akibat dari kondisi politik, perekonomian, dan lain-lain di tahun 2018 yang berpengaruh APBD 2018 apakah pendapatan lebih atau berkurang akan kita sesuaikan dengan Pemerintah Provinsi,” katanya.

Baca juga: APBD Kalbar Berpotensi Defisit 600 M, Salah Satu Penyebab Pemberian THR Pegawai

Sedangkan salah satu penyebab defisitnya APBD 2018 ialah pemberian THR kepada pegawai, akan dilakukan penyesuaian.

“Untuk THR dan gaji 13 serta 14 para pegawai, dana BOS dan honor serta gaji ASN guru SMA/SMK bahkan sekolah luar biasa mungkin pada tahun anggaran 2018 yang lalu belum dianggarkan, maka pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian termasuk asumsi perekonomian dan pendapatan belanja,” ucapnya.

Lanjut Suryansyah, DPRD Provinsi bersama Gubernur Kalbar sudah melakukan berbagai upaya menekan defisit yang dialami saat ini. Namun tetap saja masih menggalami defisit.

“Sebenarnya kita sudah dianggarkan, namun anggarannya tetap saja tidak mencukupi. Maka kita mengambil anggaran lainnya untuk menutup defisit tersebut namun tetap saja kita alami,” tuturnya. (ws)