Daniel Johan Siap Kawal Legalisasi Cantrang Lewat RUU Perikanan

oleh -2.013 views
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan (tengah) bersama nelayan Kabupaten Mempawah.

MEMPAWAH, KILASKALBAR.com – Komisi IV DPR RI menegaskan siap mengawal pelegalan alat tangkap cantrang dan sejenisnya yang dilarang Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui RUU Perikanan.

“Kami akan kawal agar cantrang dan sejenisnya menjadi legal dalam RUU Perikanan yang akan dibahas,” tegas Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan di Sungai Pinyuh, Mempawah, Senin (30/4/2018).

Hal itu disampaikan politisi PKB di hadapan nelayan saat dirinya bersama rombongan Komisi IV, melakukan kunjungan kerja ke Sungai Pinyuh, Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.

Sekitar 300 nelayan hadir dalam kunjungan tersebut. Sebagian besar adalah nelayan pukat hela dan lampara dasar, yang masuk dalam alat tangkap yang dilarang bersama cantrang.

Daniel melanjutkan, untuk mengatasi masalah penghidupan masyarakat khususnya di Kalbar adalah mengatur cantrang dan sejenisnya yang selama ini dilarang masuk dalam undang-undang untuk dipergunakan secara legal.

“Saya sebagai wakil dari PKB akan melakukan loby kepada semua fraksi-fraksi di komisi IV agar alat tangkap yang dilarang itu dilegalkan dalam RUU tentang Perikanan yang akan dibahas di komisi IV,” tegas Wasekjen PKB ini.

Sambung Daniel, cantrang dan sejenisnya adalah solusi bagi nelayan sejak tahun 80-an sebagai ganti dari pukat harimau (Trawl), sehingga penggunaan cantrang solusi bagi penghidupan masyarakat saat itu.

Terdapat lima perwakilan nelayan dipanggil secara acak untuk menyampaikan aspirasi nelayan kepada Komisi IV, Perwakilan KKP, Pemda. Semua perwakilan nelayan menyampaikan, sejak dilarang penggunaan cantrang kehidupan mereka jadi susah, ekonomi jadi sulit.

“Saya ini pembuat jaring cantrang, yang bilang alat itu merusak lingkungan saya ajak melaut bareng-bareng, saya buktikan kalau alat cantrang alat tangkap kami ini ramah lingkungan. Kami tidak butuh bantuan apa-apa dari pemerintah, cukup jangan larang kami cari nafkah,” kata perwakilan nelayan.

Sementara itu, Syaiful dari Aliansi Nelayan Kalbar mengungkapkan sudah tiga tahun dirinya bersama nelayan lain melawan kebijakan pemerintah ini.

“Terakhir kami mengepung Istana dan hasilnya Menteri Susi Pudjiastuti sepakat dengan nelayan untuk sementara waktu cantrang diperbolehkan namun hanya selang sehari kemudian cantrang hanya diberlakukan di wilayah Pantura Jawa dan itupun dibatasi wilayahnya,” ungkapnya.

“Menteri sudah berbohong dihadapan kami, kami sangat menyayangkan cara tersebut,” tegasnya.

Dia mengatakan, akan mendukung Komisi IV memperjuangkan alat tangkap cantrang dan sejenisnya diatur dalam UU perikanan yang akan dibahas nanti sehingga polemik yang berlarut-larut sampai saat ini teratasi.

“Tujuan kesejahteraan nelayan tercapai,  kami melaut cari nafkah juga tenang,” pungkasnya. (*/qrf)