Pemetaan Daerah Rawan Bencana untuk Tata Ruang yang Selaras dengan RPDAST

oleh -1.787 views
Forum DAS Kapuas melaksanakan pertemuan membahas kerja forum dan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu yang akan diselaraskan dengan rencana tata ruang.

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) selayaknya mempertimbangkan kerawanan bencana seperti banjir dan longsor. Karena itulah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) penting dimasukkan sebagai pertimbangan dalam perencanaan tata ruang.

“Penanggulangan banjir perlu juga sinergisitas program dari masing-masing instansi terkait dalam pengelolaan DAS, kesesuaian sinergi antara tata ruang kota/kabupaten terhadap program yang telah direncanakan,” ujar Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Kapuas, Arief Setiyo Utomo di Pontianak, Senin (28/5/2018).

Misalnya kata dia dalam penyusunan rencana tata ruang di Kabupaten A, ketika perspektif kerawanan bencana masuk dalam dokumen, maka fungsi ruang akan disesuaikan dengan kerawanan bencana yang sudah disusun dalam RPDAST, menjadi sebuah dokumen peringatan dini dalam menentukan program intervensi yang bisa dilakukan untuk pencegahan.

“Contohnya, satu kawasan kondisi eksistingnya adalah pemukiman, namun dalam pemetaan masuk daerah rawan banjir, maka intervensi yang bisa dilakukan misalnya membuat sumur resapan dan memperbanyak penghijauan sehingga pencegahan bisa dilakukan lebih dini dan tepat sasaran,” imbuhnya.

Dengan begitu kata dia, dokumen rencana tata ruang wilayah yang dihasilkan bisa lebih komprehensif karena selaras dengan RPDAST. Internalisasi Rencana Pengelolaan DAS Terpadu dalam penyusunan tata ruang perlu segera dilakukan mengingat penanggulangan banjir merupakan amanat dalam implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2018.

“Perda Pengelolaan DAS Terpadu ini merupakan payung hukum yang jelas dan tegas dalam mendukung terlaksananya program-program menuju pengelolaan DAS yang lestari,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, DAS yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat dipilah menjadi tiga yakni DAS Kapuas, DAS Sambas, DAS Pawan. Perda pengelolaan DAS diterbitkan untuk mengatur semua mekanisme dan sistem yang berlaku dalam pengelolaan DAS di Kalbar, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi, partisipasi masyarakat, pembiayaan, sanksi berupa reward dan punishment.

“Pemberlakuan aturan itu diharapkan dapat mewujudkan kondisi DAS yang lestari sehingga dapat menopang kesejahteraan masyarakat secara merata dan kelestarian sumberdaya alam,” imbuhnya.

Untuk memantapkan internalisasi RPDAST ke dalam RTRW di Kalbar, Forum Das beberapa waktu lalu sudah menggelar pertemuan bersama dengan sejumlah stakeholder seperti WWF, PRCF, Komisi Informasi Kalbar, instansi terkait lingkungan hidup dan kehutanan, serta akademisi di Kantor BPDASHL Kapuas.

Ada beberapa point penting yang dibahas seperti peran Forum DAS dan perbaikan RPDAST yang berkaitan langsung dengan persoalan banjir yang terjadi di Kalbar sehingga diharapkan dengan RTRW yang selaras dengan RPDAST, dapat dipetakan langkah-langkah penanggulangan masalah utama banjir di Kalbar.

Pihak WWF Kalbar seperti disampaikan Albertus Tjiu yang merupakan anggota forum DAS mengatakan sudah menjalankan beberapa program dalam upaya mendukung kelestarian alam dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di beberapa lokasi sepanjang DAS Kalbar.

Sementara, Chatarina Pancer Istiyani dari Komisi Informasi Kalbar mengatakan perlu ada pemilahan data dalam RPJMD Kabupaten/Kota dan juga data titik rawan banjir, longsor, dan kebakaran hutan yang perlu lebih dilengkapi sehingga bila RPDAST menghasilkan informasi yang cukup kuat, maka internalisasi dapat dijalankan.

Sejalan dengan itu, Arief mengatakan menyelaraskan penyusunan RTRW dengan RPDAST perlu segera dilakukan mengingat kondisi degradasi hutan dan lahan serta kerusakan lingkungan berlangsung lebih cepat daripada upaya rehabilitasi sehingga ketika peta kerawanan bencana sudah masuk dalam RTRW diharapkan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah bisa lebih cepat dan tepat sasaran.

“Pencegahan yang dilakukan bisa berjalan beriringan dengan upaya kita meningkatkan kualitas lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam yang ada dalam DAS secara lestari,” pungkasnya. (qrf)