Abdul Rahmi : Saya Selaku Anggota DPD akan Fokus Membangun Desa

oleh -1.269 views
Anggota DPD RI Abdul Rahmi.

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Pemerintah pusat (pempus) terus menerus mendorong mengembangkan program untuk mensejahterakan masyarakat.

Berkenaan dengan pembangunan di seluruh desa, Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Barat, Abdul Rahmi mengatakan bahwa hal itu menjadi perhatian bagi semua pihak.

Ia mengakui jika pembangunan desa di Indonesia termasuk Kalbar telah didukung oleh dana desa yang menjadi program pemerintahan Joko Widodo dengan anggaran yang cukup besar.

“Bahwa Kalbar memiliki banyak kawasan pedalaman dengan jumlah desa yang memerlukan perhatian khusus. Saya selaku anggota DPD akan fokus membangun desa yang ada di Kalbar,” ujarnya kepada awak media di Pontianak, Jumat (27/4/2018).

Menurut dia, tugas dan fungsi dari DPD sendiri adalah memperjuangkan kepentingan masyarakat luas sesuai dapil masing-masing. Berbeda dengan tugas anggota DPR RI, tugas anggota DPR RI memperjuangkan kepentingan visi misi partai.

“Sehingga kami anggota DPD RI, sesuai dengan ideologi bahwa kepentingan rakyat menjadi hal terpenting untuk terus dilakukan meski tugas masing-masing Dapil ditiap daerah berbeda-beda,” katanya.

Saat ini, masalah sosial budaya di masyarakat masih harus terus diperhatikan terutama menyoal pembangunan merata di segala bidang meski persoalan yang dihadapi tidaklah sama satu dengan daerah lainnya.

“Meski demikian, kami anggota DPD RI terus fokus dan saya pribadi terobsesi membangun seluruh desa di Kalbar menjadi kawasan yang merata akan pembangunan melalui dana desa,” jelasnya.

Ia mengatakan, sudah menjadi tugas dan kewajiban anggota DPD RI mengawal anggaran dana desa di mana pemerintah menganggarkan melalui APBN pada Tahun 2015 mencapai Rp 26 triliun lebih. Pada 2016 mencapai Rp 46 triliun lebih, tahun 2017 anggaran dana desa mencapai Rp 60 triliun, dan di tahun ini APBN juga mencapai Rp 60 triliun.

“APBN tersebut masuk langsung ke rekening desa-desa yang kemudian dana tersebut menjadi dana belanja desa, seluruh Kalbar masing-masing desa memiliki Rp 1,5 miliar,” ungkapnya.

Pengelolaan menjadi sebuah pengawalan yang harus dilakukan seluruh pihak termasuk anggota DPD RI akan pengelolaan dana desa yang tepat sasaran.

“Kita banyak keliru terutama terkait SDM yang mengelola anggaran desa yang minimal D3 akuntansi. Makanya pengawalan akan terus kami lakukan,” tutur Abdul Rahmi. (qrf)