Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah di Kalbar Harus Bermanfaat

oleh -2.580 views
Pj Gubernur Kalbar Dodi Riyatmadji.

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Penjabat Gubenur Kalbar Dodi Riyadmadji meminta kepada komisioner Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Pemerintah Provinsi Kalbar periode 2018-2022 yang baru saja dilantik harus memiliki manfaat yang sangat signifikan terhadap pelayanan dan penyelesaian masalah, terutama perlindungan anak serta upaya membendung pengaruh tersebut dan dalam memenuhi hak-hak anak Kalbar.

Hal tersebut diungkapkan Dodi saat memberikan sambutan pada acara Pelantikan Komisioner KPPAD kalbar di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (26/4/2018).

“Kedepan, diharapkan Iayanan KPPAD Kalbar juga dapat menjangkau masyarakat melalui terbentuknya KPPAD di setiap Kabupaten/Kota, sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan pengaduan dan penyelesaian masalah pelanggaran hak-hak anak di Kalbar,” kata Dodi.

Dodi menambahkan, penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan urusan wajib pemerintah baik di pusat maupun daerah.

Upaya penyelenggaraan perlindungan anak yang telah dilakukan antara lain memetakan berbagai persoalan anak dan menerbitkan undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

Puncak dari upaya legislasi yang dilakukan oleh pemerintah, sebut Dodi, adalah lahirnya undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Secara khusus, Undang-Undang tersebut memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk membentuk Komisi Pelindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) yang merupakan perpanjangan tangan dari KPAI pusat.

KPAID sendiri mempunyai tugas untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraaan perlindungan anak di daerah.

KPAID Provinsi Kalbar pertama kali dibentuk pada tahun 2011, artinya Pemerintah Provinsi Kalbar telah memberikan perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kalbar.

Hal lni diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak dimana mengubah nomenklatur KPAID menjadl Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD).

“Dengan perubahan nomenklatur tersebut fungsi KPPAD selain memberikan layanan juga melakukan pengawasan terhadap jalannya upaya perilndungan dan pemenuhan hak anak oleh para pemangku kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak, yaitu Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua di Kalbar,” jelasya. (Humas Pemprov/*)