Kecam Pernyataan Karhutla di Kalbar Dilakukan Masyarakat, Walhi Minta Menteri Siti Nurbaya Klarifikasi

oleh -3.653 views
Kebakaran hutan dan lahan di Kalbar.

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Barat menyayangkan pernyataan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ruandha Agung Sugardiman, yang menyebutkan penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalbar adalah masyarakat.

Padahal berdasarkan data pada 14 Agustus 2018, dari 790 titik api terdapat 201 titik api berada di kawasan perusahaan.

“Berdasarkan data titik api pada tanggal 14 Agustus 2018 yang dioverlay dengan peta sebaran konsesi di Kalimantan Barat, dari 790 titik api terdapat 201 titik api berada di dalam konsesi,” ujar Direktur Walhi Kalbar Anton P Wijaya, melalui rilis yang disampaikan, Kamis (23/8/2018) malam.

Overlay sebaran titik api Walhi Kalbar bersumber dari Citra Modis C6 Kalimantan Barat NASA 2018 dengan confidence 80-100 persen dengan peta sebaran investasi di Kalimantan Barat.

Tegas, Walhi Kalbar mengecam pernyataan Dirjen PPI KLHK. Pernyataan itu cerminan rendahnya komitmen institusi tersebut dalam menegakkan hukum dalam kasus kejahatan lingkungan.

“Kami mengecam pernyataan Ruandha, yang mencerminkan semakin lemahnya komitmen KLHK dalam menegakkan hukum lingkungan, terutama pada korporasi perusak lingkungan,” katanya.

Anton menuturkan, Walhi sangat menyayangkan di mana Dirjen PPI KLHK melontarkan pernyataan tidak berpijak pada data, subjektif dan terkesan melindungi korporasi yang sengaja membakar ataupun lahan konsesinya terbakar.

Namun demikian, Walhi Kalbar tidak menafikan fakta bahwa ada masyarakat yang mengelola lahannya dengan cara membakar dengan skala kecil. Hal ini dikuatkan dengan melihat titik api yang ada di konsesi dan yang ada di luar konsesi. Padahal, masyarakat mempunyai hak untuk mengolah lahan dengan cara tradisional sebagaimana amanah dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

“Dengan luasan tertentu, UU PPLH mengakomodir rakyat mengelola lahannya sesuai dengan adat budaya dan tradisinya,” katanya.

Lebih lanjut, kebakaran hutan dan lahan harus dilihat tidak hanya dari kuantitas berapa banyak titik kebakaran saja, tetapi melihat kualitas dan dampak dari kebakaran tersebut.

“Seratus petani membakar lahan pertanian yang luasnya terbatas dampaknya tidak sama dengan satu perusahaan yang melakukan pembersihan lahan yang luasnya ribuan hektare. Kerusakan dan polutan asap yang dihasilkan sangat mengerikan, apalagi jika ratusan perusahaan perkebunan melakukannya,” terang Anton.

Walhi Kalbar mendesak Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar, untuk mengklarifikasi pernyataan Dirjen PPI tersebut dan memastikan KLHK untuk tetap komit melakukan penegakan hukum kepada korporasi sebagai jalan utama dalam memperbaiki tata kelola sumber daya alam di Indonesia.

Walhi Kalbar juga menagih komitmen politik Presiden Joko Widodo untuk menyelamatkan rakyat dari paparan asap kebakaran hutan dan lahan dengan menegakkan hukum kepada korporasi-korporasi yang konsesinya terbakar.

“Tanggung jawab hukum ada pada korporasi dan birokrasi sebagai pemilik izin konsesi dan pemberi izin, kenapa masyarakat yang disalahkan? Negara jangan lagi melindungi para penjahat lingkungan di Indonesia,” tegasnya. (*/qrf)