Wagub Kalbar Lepas Ekspedisi Pelayanan Kas di Pulau 3T

oleh -1.950 views
Wagub Ria Norsan saat melepas tim ekspedisi.

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Didampingi Aspotmar Danlantama XII, Kepala BI Perwakilan Kalbar, Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan melepas KRI Torani-860 yang membawa misi ekspedisi pelayanan kas di Pulau Terdepan Terluar dan Terpencil (3T)  di Dermaga Lantamal XII, Selasa (18/9/2018).

Satgas yang menggunakan KRI Torani-860 merupakan kerjasama BI Perwakilan Kalbar dengan TNI-AL untuk penyaluran uang di wilayah Kepulauan Kalbar bersama Kepulauan Bangka Belitung yang dimulai dari Kota Pontianak-Pulau Padang Tikar-Pulau Maya-Pulau Karimata-Pulau Baku Limau-Pulau Pongok-Bangka Belitung.

Norsan menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama antara Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut dalam rangka Pendistribusian, Pengamanan dan Pengawalan Uang Rupiah di Daerah Perbatasan, Pulau Terdepan, Terluar dan Terpencil di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Saya menyampaikan terima kasih bahwa khusus Kalbar, yaitu Padang Tikar, Pulau
Maya dan Pulau Karimata menjadi wilayah kerja Bank Indonesia.  Untuk Provinsi Bangka Belitung yaitu Pulau Baku Limau dan Pulau Pongok,” ucapnya.

Dikatakannya, tujuan umum dari pendistribusian, pengamanan dan pengawalan uang rupiah tersebut, pada hakikatnya dalam rangka meningkatkan kualitas uang yang beredar di wilayah perbatasan dan kepulauan 3T.

Selanjutnya tujuan khusus antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat baik dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar (clean moneypolicy).

Kemudian meningkatkan kualitas uang yang beredar di wilayah Perbatasan, Kepulauan 3T di wilayah NKRI serta memberikan edukasi publik kepada masyarakat tentang ciri-ciri keaslian uang rupiah.

Norsan menjelaskan, dalam kehidupan perekonomian suatu negara, peranan uang sangatlah penting karena uang mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penukar atau alat pembayar dan pengukur harga sehingga dapat dikatakan bahwa uang merupakan salah satu alat utama perekonomian.

“Dengan uang, perekonomian suatu negara akan berjalan dengan baik sehingga mendukung tercapainya tujuan bernegara, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Jika dilihat secara khusus dari bidang moneter, jumlah uang yang beredar dalam suatu negara harus dikelola dengan baik, sesuai dengan kebutuhan perekonomian,” jelasnya.

Mengingat pentingnya peran uang tersebut, masih kata Wagub, uang harus dibuat sedemikian rupa agar sulit ditiru atau dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Tidak dipungkiri, kejahatan terhadap Mata Uang, terutama pemalsuan uang, dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang yang dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional,” pesannya.

Dijelaskannya, pemalsuan uang dewasa ini temyata juga menimbulkan kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang, pembalakan kayu secara liar (illegal logging), dan perdagangan orang (human traficking), baik yang dilakukan secara perseorangan, terorganisasi, maupun yang dilakukan lintas negara.

“Modus dan bentuk kejahatan terhadap Mata Uang semakin berkembang. Ketentuan tindak pidana pemalsuan mata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum mengatur secara komprehensif jenis perbuatan tersebut dan sanksi yang diancamkan,” ujarnya.

Sementara itu, Danlantamal XII Laksma TNI Gregorius Agung WD mengatakan Satgas ini merupakan kerja sama TNI-AL dengan pihak Bank Indonesia untuk penyaluaran uang di wilayah Kepulauan Kalbar dan Provinsi Bangka Belitung nantinya akan didistribusikan dengan cara penukaran uang di Pulau Padang Tikar, Pulau Maya, Pulau Karimata, Pulau Baku Limau dan Pulau Pongok.

“Kegiatan ini bertujuan untuk membuka layanan penukaran uang baru dengan membuka layanan di sekitar dermaga pelabuhan di pulau- pulau tersebut,” kata Danlantamal XII dalam sambutan yang disampaikan Aspotmar Danlantamal XII Kolonel Laut (P) Budi Mulyadi.

Dikatakannya, melalui program ekspedisi layanan kas kepulauan, masyarakat di daerah terpencil, terdepan dan terluar diharapkan akan lebih mudah mendapatkan uang layak edar serta menukarkan uang mereka yang sudah tidak layak edar.

“Kita tidak ingin dalam wilayah NKRI berdaulat, mata uang yang beredar adalah mata uang negara lain, pengalaman lepasnya pulau sipadan dan ligitan ke negara lain ternyata salah satunya di karenakan mata uang yang beredar untuk dibelanjakan masyarakat tersebut menggunakan mata uang ringgit. Kita tidak mau hal seperti ini terjadi lagi,” jelasnya.

Ekspedisi ini diharapkan dapat semakin menunjukkan kedaulatan NKRI, di samping untuk memperkuat dan memperlancar perekonomian di berbagai daerah 3T. (*)