Kata Ketua TRGD, Nelayan Tak Persoalkan Pembangunan Sekat Kanal

oleh -1.842 views
Ketua TRGD Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie menghadiri Rapat Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan, di Hotel Harris, Pontianak, Selasa (17/7/2018).

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Ketua Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie mengatakan, masyarakat nelayan tidak keberatan dengan pembangunan sekat kanal, asalkan tidak mengganggu akses nelayan di muara sungai.

“Perlu dilkukan kajian lebih lanjut antara pembangunan sekat kanal dengan pendangkalan muara sungai,” ujarnya saat membuka Rapat Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan, di Hotel Harris, Pontianak, Selasa (17/7/2018).

Ia mengatakan, di Kedeputian III Badan Restorasi Gambut (BRG) ini ada yang bertanggungjawab menangani hal-hal terkait pengaduan dari kegiatan yang dilakukan BRG.

“Kita akan bersama mendengarkan dan saling berdiskusi, khususnya terkait pengaduan masyarakat nelayan melalui kepala desa melaporkan kepada Ketua TRGD Kalbar kemudian ditindaklanjuti oleh Sekretaris perihal permohonan peninjauan kembali kegiatan BRG tahun 2017,” katanya.

Dijelaskannya, hasil verifikasi yang dilakukan pada 16 Mei 2018 terhadap permasalahan dampak sekat kanal di Desa Sungai Bakau Besar Laut, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, dan masyarakat nelayan Desa Sungai Bakau Besar Laut merasakan adanya pendangkalan di muara sungai sehingga pada waktu air surut. Akibatnya, akses dari laut menuju tempat pelelangan ikan dan tempat sandar kapal menjadi terganggu.

“Sumber air di Desa Sungai Bakau Besar Laut berasal dari Sungai Bakau Besar Darat, Sungai Rasau dan Sungai Batang. Dengan demikian diharapkan apapun permasalahan terkait kegiatan ini insyaallah secara bersama dapat kita bicarakan dan carikan solusi terbaik dalam kerangka perlindungan dan pengelolaan gambut,” tuturnya.

Ia menerangkan, satu fungsi BRG melakukan pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembasahan (rewetting) gambut dan segala kelengkapannya dengan membangun sekat kanal dan sumur bor.

Pada 2017 BRG telah membangun infrastruktur pembasahan gambut di
Provinsi Kalbar tepatnya di Kabupaten Kubu Raya dengan jumlah sumur bor sebanyak 100 unit dan jumlah sekat kanal sebanyak 72 unit yang berada di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Kubu dan Kecamatan Sungai Raya.

“Untuk Kabupaten Mempawah dengan jumlah sekat kanal sebanyak 128 unit yang berada di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Siantan dan Kecamatan Sungai Pinyuh,” ucapnya.

M Zeet yang juga sebagai Sekda Kalbar berharap rapat ini akan mendapatkan informasi terkait proses dan segala aspek terkait proses pendangkalan muara khususnya di Sungai Bakau Besar Laut.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan restorasi ke depannya, diperlukan koordinasi dan komunikasi yang efektif diantara kita. Komunikasi yang efektif sangat diperlukan antara pusat dan daerah dalam setiap tahapan kegiatan yang akan kita lakukan.

Komunikasi juga berguna dalam mensinergikan dan mensinkronkan kegiatan restorasi gambut guna mensukseskan kegiatan restorasi yang akan kita lakukan kedepannya.

“Saya juga berharap agar kegiatan yang telah dilakukan oleh BRG, baik itu yang dilakukan oleh BRG secara langsung maupun oleh pihak ketiga dapat dilaporkan secara tertulis dan berkala oleh BRG kepada TRGD,” katanya.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG), Badan ini memiliki mandat untuk mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan restorasi lahan gambut seluas 2 juta hektar sampai tahun 2020.

“BRG memiliki fungsi utama untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan
pelaksanaan restorasi lahan gambut di tujuh provinsi di Indonesia, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua,” tuturnya. (*)