Gandeng Lembaga Konservasi, Kejagung Perkuat Kemampuan Jaksa di Kalbar Tangani Perdagangan Satwa Liar

oleh -1.781 views
Kasatgas SDA Kejaksaan Agung (Kejagung), Ricardo Sitinjak membuka kegiatan in house training peningkatan kapasitas dalam penanganan perkara tindak pidana satwa liar di Harris Hotel Pontianak, Senin (17/9/2018).

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) menunjukkan keseriusannya dalam penanganan perkara tindak pidana satwa liar. Hal ini dibuktikan dengan dikumpulkannya seluruh jaksa penuntut umum (JPU) di wilayah Kalbar, untuk mengikuti peningkatan kapasitas dalam penanganan perkara tersebut, Senin (17/9/2018) di Harris Hotel Pontianak.

Membacakan sambutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Noor Rochmad, Kepala Satuan Tugas Sumber Daya Alam (Kasatgas SDA) Kejaksaan Agung (Kejagung), Ricardo Sitinjak menyampaikan, bahwa perdagangan satwa liar atau wildlife crime di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin variatif.

“Baik modus operandinya maupun pelakunya. Yang melibatkan pelaku negara asing bahkan petugas terkait yang mempunyai kewenangan di bidang satwa liar. Karena nilai ekonomis yang menggiurkan dari hasil perdagangan satwa liar tersebut,” ujarnya.

Ia mengatakan, peningkatan kapasitas ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan integritas para jaksa penuntut umum (JPU) dalam penanganan perkara tindak pidana satwa liar.

“Karena penanganan dalam sebuah perkara dibutuhkan profesionalisme dari aparat penegak hukum khususnya jaksa penuntut umum,” ucapnya.

Maraknya tindak pidana perdagangan satwa liar di Indonesia, menuntut aparat penegak hukum tegas terhadap pelaku. Sebab dari perdagangan tersebut, dampaknya pada ekosistem. Terlebih lagi, dalam memulihkan ekosistem yang disebakan punahnya satwa tertentu, biayanya tidaklah murah.

Maka dari itu, pada ranah kejaksaan sangat diharapkan untuk dapat memberikan tuntutan yang berat terhadap pelaku sehingga ada efek jera.

Ricardo menuturkan, dalam memberikan efek jera kepada pelaku, dibutuhkan kesepahaman antara instansi penegak hukum. Jika tuntutan hanya dilakukan oleh satu lembaga penegak hukum saja, boleh jadi hukuman yang ditimpakan akan terasa tak berefek pada pelaku, sehingga perdagangan satwa liar ini terus terjadi.

Kata Ricardo, agar sanksi memiliki efek jera, maka aparat penegak hukum melakukan pendekatan berbagai jalan hukum alias multidoor, di antaranya dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Pak (Kapolri) Tito mengatakan, kitas sudah lakukan multidoor. Di mana adanya penyelundupan satwa yang ditangkap di Bandara Cengkareng, di mana Karatina menangani dengan perkara karantinya. Kemudian Bareskrim menggunakan perkara satwa liarnya. Jadi dua-duanya berjalan pada jaksa yang sama ditangani oleh jaksa Satgas,” terangnya.

“Artinya ada hukuman pidana yang ditambahkan, karantina dan satwa liar, termasuk juga denda,” timpal Ricardo.

Sementara itu, Direktur Penegakan Hukum Pidana, dari Direktorat Penegakan Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Yazid Nurhuda mengungkapkan, hasil penegakan hukum, banyak satwa diperdagangkan baik di pasar online maupun pasar tradisional seperti pasar burung merupakan hasil tangkapan dari alam.

“Hal ini akan membahayakan karena akan mengakibatkan empty forest syndrom. Hal ini akan berakibat terhadap kerusakan ekologis yang pemulihannya membutuhkan biaya yang sangat besar,” ujarnya.

Vonis hukuman yang rendah, ucap Yazid, tidak dapat memberikan efek jera sehingga JPU harus melakukan pembuktian yang lebih baik, adil dan memberikan efek jera kepada pelaku.

Saat ini terdapat 171 kasus di Indonesia yang sudah P21 untuk kasus yang ditangani KLHK.

“Ini penting untuk membangun public trust untuk memberikan motivasi kepada para aparat agar menggunakan ancaman pidana maksimal dalam undang-undang, pendekatan multidoor dan menggunakan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang),” katanya.

Kegiatan in house training di Kalbar merupakan kegiatan bersama antara Kejagung dan Yayasan IAR Indonesia. Kegiatan ini adalah tindak lanjut penandatanganan kesepakatan bersama Yayasan IAR Indonesia dan Jampidum pada 11 Juni 2018 lalu.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ditjen Gakkum LHK, Polda Kalbar, BKSDA Kalbar, Yayasan Planet Indonesia (YPI), dan Yayasan Titian Lestari yang merupakan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang konservasi satwa liar.

Dalam kesempatan itu pula, Yayasan IAR Indonesia, YPI dan Yayasan Titian Lestari menandatangani kesepakatan kerjasama dan berkonsorsium dengan nama Konsorsium Tri Tunggal Konservasi, untuk meningkatkan sinergisitasnya dalam melakukan kerja-kerja konservasi satwa liar di wilayah Kalimantan Barat. (qrf)