Pemkab Sintang Tetapkan Status Tanggap Darurat Karhutla

oleh -1.897 views
Bupati Sintang Jarot Winarno.

SINTANG, KILASKALBAR.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang menetapkan status kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari siaga ke tanggap darurat bencana.

“Kita naikkan status dari siaga menjadi tanggap darurat bencana,” ujar Bupati Sintang Jarot Winarno usai rapat soal karhutla bersama forkopimda setempat di Cafe Bunker, Sintang, Kamis (16/8/2018).

Jarot mengungkapkan, Sintang berada pada posisi kedua daerah dengan sebaran hotspot terbanyak di Kalbar setelah Kabupaten Sanggau. Dari pantauan, ada sekitar 120-an hotspot.

Ia menjelaskan, penetapan status tersebut sebagai upaya serius pemerintah dalam penanganan karhutla dan pencegahannya secara maksimal.

“Supaya upaya pencegahan, upaya pemadaman karhutla ini lebih efektif efisien dan didukung oleh sarana prasarana yang memadai. Dalam posisi tanggap darurat ini, ada dana tanggap darurat di Pemda yang bisa kita manfaatkan untuk lebih mengoptimalkan operasi pencegahan dan pemadaman karhutla ini,” terangnya.

Selain peralihan status, Pemkab Sintang telah nenerbitkan aturan terkait kejadian karhutla saat ini. Yaitu Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan. Tata cara ini mengatur pembukaan lahan baik yang membakar maupun tanpa membakar.

“Mana yang boleh mana yang tidak. Apa syaratnya ada, ini yang kita mau sosialisasikan,” kata Jarot.

Rapat terkait karhutla dihadiri Kapolres Sintang AKBP Sudarmin dan Komandan Kodim (Dandim) 1205/Sintang Letkol Inf Rachmat Basuki, serta BMKG dan stakeholders terkait lainnya.

Kapolres AKBP Sudarmin mengatakan, saat ini di Sintang teridentifikasi ada 120-an hotspot. Dari rapat bersama ini, multipihak sepakat untuk melakukan penanganan dan pencegahan karhutla.

“Kita seluruh instansi terkait yakni Polri, Pemda dan instansi-instansi lain sepakat untuk all out melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap karhutla,” ujarya.

Dalam pertemuan itu, disepakati juga setelah penetapan status, masing-masing instansi akan bekerja turun ke lapangan. Baik itu menyangkut masalah sosialisasi, pemadaman, dan pihak Polres Sintang terkait penindakan.

“Sampai dengan hari ini kita dengan TNI/Polri dengan Pemda terutama rekan-rekan yang turun ke lapangan masih sebatas pertama adalah sosialisasi, imbauan, bahkan kita memasang maklumat. Dan bagi yang menemukan ada yang masyarakat yang ditemukan dalam keadaan sedang membakar, itu kita akan meminta keterangan. Dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan kemudian yang bersangkutan masih kita diberi peringatan dan pernyataan untuk tidak melakukan lagi,” jelas dia.

Apabila setelah diberikan peringatan namun masih melakukan pembakaran lahan atau hutan, maka pihak kepolisian akan mengambil tindakan tegas.

“Ada sanksi pidana sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-undang 32 tentang Lingkungan Hidup, kemudian Undang-undang Perkebunan dan Undang-undang Kehutanan,” kata Sudarmin.

Terkait masalah karhutla, ia mengungkapkan, kendala yang dialami saat ini antara masalah lokasi terjadinya kebakaran dan sarana serta prasarana.

“Sarana prasarana yang dimiliki oleh TNI/Polri dan Pemda, terutama TNI/Polri ini masih sangat minim. Dan bahkan belum ada satupun peralatan yang prioritasnya untuk masalah karhutla. Tetapi ada beberapa inovasi ide-ide kita, inisiatif dari pada pelaksana di lapangan untuk membuat terobosan. Seperti contoh alat pemadaman. Kita membuat satu dari motor kemudian di motor itu kita membuat satu mesin robin, kemudian yang bisa nanti kita gunakan apabila ada kebakaran untuk melakukan pemadaman,” jelasnya.

“Dan kita sudah koordinasi dengan BPBD Kabupaten dan dari Manggala Agni, nanti ada beberapa peralatan yang disampaikan oleh pak Bupati, akan diusahakan dan nanti akan ditempatkan di tingkat kecamatan yang akan digunakan oleh petugas-petugas kita di lapangan di dalam hal mulai dari sosialisasi termasuk sosialisasi Peraturan Bupati,” timpalnya.

Di tempat yang sama, Dandim 1205/Sintang Letkol Inf Rachmat Basuki menyatakan, pihaknya siap mengerahkan personel TNI dalam menangani masalah karhutla. “Untuk personel kita sebetulnya all out seluruhnya,” tutur dia. (qrf)