Keuskupan Agung Pontianak Minta Masalah Teror Bom Surabaya Tidak Menstigmakan pada Agama Tertentu

oleh -1.750 views
Pastor Rubini.

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Keuskupan Agung Pontianak menyatakan, aksi teror bom bunuh diri di Surabaya, Minggu dan Senin pagi tadi (13-14/5/2018), bukanlah persoalan yang berkaitan dengan satu agama.

“Ini bukan persoalan agama, jangan dikaitkan dengan satu agama,” ujar perwakilan Keuskupan Agung Pontianak, Pastor Rubini, saat berkunjung ke Kantor MUI Kalbar, Pontianak, Senin (14/5/2018).

Ia menegaskan, tidak boleh ada stigmatisasi terhadap salah satu agama tertentu dalam menyikapi tragedi berdarah tersebut.

“Saya kira permasalahannya cuma masalah bagaimana ada sekelompok orang yang merasa ada masalah, lalu mencari solusi dengan interpretasi agama tertentu. Ini masalah hermeneutik yang bisa terjadi di agama manapun juga,” terangnya.

Ia menjelaskan, selama masih berkutat dengan stigmatisasi agama tertentu, maka masalah seperti ini tidak akan selesai.

“Ini akan membuat perbedaan lebih panjang. Saya kira jangan dikait-kaitkan itu. Mulai sekarang persoalannya bukan di situ, jangan kita mau masuk dalam logika mereka bahwa ini ada kelompok agama tertentu yang begini-begini, logika itu tidak boleh masuk. Karena masalahnya adalah mereka yang merasa ada masalah besar, dan mereka ingin memaksakan bahwa solusi mereka yang paling tepat,” pungkasnya.

Menyangkut ada pihak yang berkeinginan dilibatkannya TNI dalam menangani masalah terorisme, Pastor Rubini berpandangan sah-sah saja wacana itu.

“Mau melibatkan militer mau melibatkan yang lain, tidak ada masalah sebenarnya. Kita kan sistemnya pertahanan keamanan alam semesta kan,” kata dia.

Namun bagi dia, dalam rancangan undang-undang anti terorisme, hal terpenting adalah melibatkan elemen masyarakat dalam mengantisipasi paham terorisme ini.

“Saya kira yang lebih penting juga di dalam rancangan undang-undang memasukkan elemen masyarakat, Kamtibmas kalau tidak salah, saya kira itu lebih penting. Persoalannya bukan militer boleh ikut atau nggak, kenapa nggak. Tetapi bagaimana rancangan undang-undangnya tidak ada unsur militerisme,” pungkasnya. (qrf)