Rakor Multipihak Sepakat Nelayan Maksimal 10 GT Bisa Dapat BBM Bersubsidi

oleh -9.132 views
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan menjelaskan UU No 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dalam rakor multipihak di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (11/8/2018).

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Pertemuan multipihak yang beragendakan rapat koordinasi (Rakor) pelaksanaan UU No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam, utamanya terkait dengan penyaluran BBM bersubsidi, membuat nelayan di Kalbar sedikit lega.

Pasalnya, nelayan dengan kapal maksimal 10 gross ton (GT) yang sebelumnya sulit mendapatkan BBM bersubsidi lantaran adanya Permen Kelautan dan Perikanan yang menuntut sejumlah izin, kini bisa kembali mendapatkan BBM bersubsidi dengan menggunakan aturan BPH Migas.

“Kita bersyukur dan berterima kasih baik kepada Kadis Perikanan Provinsi, kepada Polair, kepada Pertamina karena pertemuan ini menghasilkan niat baik, ikhtiar bersama untuk menyelesaikan seluruh persoalan nelayan. Ada beberapa hal yang bisa jadi keputusan tetapi harus ditindaklanjuti di rakor tingkat lokal. Yang pertama adalah bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan BBM nelayan, Pertamina tidak lagi berdasarkan begitu banyak peraturan tetapi berdasakan peraturan BPH Migas,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, yang juga selaku inisiator rakor.

Rakor diadakan di Hotel Kapuas Dharma, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (11/8/2018). Hadir Kadis Kelautan dan Perikanan Kalbar, Herti Herawati, Marketing Branch Manager Pertamina Kalbarteng, Teuku Johan Miftah, perwakilan Polair Polda Kalbar, legislatif, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di Kalbar, dan beberapa pihak lainnya.

Daniel menjelaskan, berdasarkan peraturan BPH Migas, para nelayan lebih mudah dalam mendapatkan BBM bersubsidi untuk kepentingan melaut. Aturan tersebut hanya mensyaratkan nelayan dengan KTP dan surat keterangan dari kepala desa bahwa memang benar yang bersangkutan adalah nelayan.

Dalam Permen Kelautan dan Perikanan (KP), setidaknya ada sembilan izin yang harus dipenuhi nelayan untuk mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait. Rekomendasi itulah yang digunakan untuk mendapat pasokan BBM bersubsidi dari Pertamina. Menurut Daniel, aturan BPH Migas sejalan dengan UU No 7 Tahun 2016.

“Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sudah tegas. Bahwa nelayan-nelayan kecil, nelayan tradisional ukurannya 10 GT ke bawah itu memang harus dilindungi. Harus dipastikan tidak ada hambatan-hambatan. Sehingga undang-undang tersebut memberikan kepastian bahwa nelayan tradisional tidak memerlukan izin. Tetapi faktanya di sini dia harus mempunyai sembilan izin yang sangat sulit,” ucap Wasekjen DPP PKB ini.

Daniel memastikan dasar peraturan BPH Migas tidak bertentangan dengan Permen KP, sebab sudah sejalan dengan UU No 7 Tahun 2016. Malahan, implementasi Permen KP tersebutlah yang dinilai bertentangan dengan undang-undang.

“Kita bisa meniadakan Permen karena kita akan berpegang kepada Undang-undang Nomor 7 yang lebih tinggi. Karena di dalam Undang-undang Nomor 7 itu sangat jelas. Seluruh peraturan tingkat bawahnya harus menyesuaikan dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ini,” ucapnya.

“Tadi sudah menjadi kesepakatan bersama, tinggal memang kita kawal bersama. Kita perlu rakor lanjutan tingkat lokal dalam konteks mengawal kesepakatan tersebut. Kalau bisa dicabut saja Permen,” tutur Daniel.

Sementara itu, Marketing Branch Manager Pertamina Kalbarteng, Teuku Johan Miftah menyatakan, pada prinsipnya pihak Pertamina siap menyediakan kebutuhan BBM bersubsidi bagi nelayan. Jika selama ini nelayan mengeluhkan sulit mendapatkan BBM bersubsidi, pihak Pertamina dalam menyalurkan pasokan BBM tentu menunggu rekomendasi dari dinas terkait.

Ia menjelaskan, dalam penyediaan BBM untuk nelayan, Pertamina merujuk pada Perpres Nomor 191 Tahun 2014 dan Permen KP.

“Kemudian juga ada teknis pemberian surat rekomendasinya yang diatur melalui Peraturan BPH Migas Nomor 5 Tahun 2012 dan juga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2015,” katanya Teuku.

Ia mengatakan, secara umum solar jenis BBM pola subsidi ini peruntukannya pada nelayan dengan kapal di bawah 30 GT.

Terkait dengan pasokan maupun suplai baik dari terminal BBM sampai ke lokasi penyalur, Teuku memastikan tidak ada kendala di Pertamina.

“Jadi kami siap mendukung rekomendasinya dari dinas terkait kami terima dan juga kami tunjuk lokasi SPBU Nelayan (SPBUN), nanti kami sediakan sesuai alokasi,” ujarnya.

“Pertamina memiliki kurang lebih 19 SPBUN di Kalimantan Barat. Di Mempawah ada, Kubu Raya kemudian di Kabupaten Sambas,” katanya.

Di tempat yang sama, Sekretaris HNSI Kubu Raya, Busrah menyebutkan, ada tiga aturan yang mensyaratkan nelayan bisa mendapat BBM bersubsidi. Yaitu aturan dari BPH Migas dan dua Permen KP.

“Dari tiga aturan ini masing-masing membuat aturan yang berbeda. Nah yang paling mudah diikuti oleh nelayan adalah peraturan dari BPH Migas,” katanya.

Ia menuturkan, realitanya Dinas Perikanan dan Kelautan di kabupaten tidak mau menggunakan aturan itu. Mereka tetap berpegang pada dua Permen KP.

“Sementara aturan Permen itu membuat persyaratan yang sangat rumit, ada sembilan syarat dan itu tidak mungkin dipenuhi oleh nelayan di bawah 10 GT,” ucapnya.

“Padahal nelayan 10 GT menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 itu tidak wajib surat,” timpalnya.

Mewakili nelayan-nelayan yang ada di Kalbar, Busrah berharap Permen KP dapat disederhanakan supaya lebih memudahkan nelayan untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Ia juga mengapresiasi rakor multipihak yang berakhir dengan kesepakatan bersama dan akan ditindaklanjuti dengan rakor di tingkat lokal. (qrf)