Komisi ASN Sebut Keputusan Gubernur Kalbar Tunjuk Plh Sekda Bertentangan dengan Perpres

oleh -1.949 views
Ketua Komisi ASN Sofian Effendi.

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menjawab usulan Gubernur Kalbar Sutarmidji, yang mengusulkan pemberhentian jabatan M Zeet Hamdy Assovie sebagai Sekda Kalbar.

Sebagaimana diketahui, pada 20 September 2018, Sutarmidji menyampaikan surat kepada Mendagri, mengusulkan pemberhentian M Zeet sebagai Sekda. Di waktu yang sama, Sutarmidji juga menetapkan keputusan nomor 820/69/BKD-B-Tahun 2018 tentang penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Sekda Kalbar, dengan menunjuk Syarif Kamaruzaman.

Ketua Komisi ASN Sofian Effendi melalui suratnya bernomor B-2205/KASN/10/2018 mengatakan, sesuai ketentuan Pasal 4 Perpres Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekda disebutkan: “kepala daerah menunjuk pelaksana harian apabila: a. Sekda tidak bisa melaksanakan tugas kurang dari 15 hari kerja; atau b. dalam proses penerbitan keputusan pemberhentian Sekda kurang dari 7 hari kerja dan/atau pengangkatan penjabat Sekda.”

Dalam surat itu pula, Komisi ASN menegaskan bahwa keputusan Gubernur Sutarmidji menunjuk Syarif Kamaruzaman jabatan definitif Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalbar sebagai Plh Sekda adalah bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 Perpres Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekda.

Menurut Sofian, usulan pemberhentian Sekda Kalbar ke Mendagri semestinya tidak perlu diikuti dengan melepas jabatan Sekda sebelum terbit Keputusan Presiden yang memberhentikan M Zeet.

“Gubernur tidak berwenang melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri,” terang Sofian dalam suratnya.

Dengan jawaban tersebut, Komisi ASN merekomendasikan kepada Gubernur Kalbar agar meninjau kembali keputusan nomor 820/69/BKD-B-Tahun 2018 tentang penunjukan Plh, serta mengaktifkan tugas dan fungsi Sekda kepada M Zeet sampai dengan terbitnya Keputusan Presiden untuk pemberhentian ASN yang bersangkutan.

Diketahui, surat Komisi ASN ini ditembuskan ke Mendagri, Menpan RB, dan Sekda M Zeet Hamdy Assovie. Surat tersebut dikeluarkan tanggal 8 Oktober 2018. (noy)